Oleh Sabela Gayo*

Terpilihnya Qory Sandioriva sebagai Putri Indonesia tahun 2009 merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Gayo yang berada di Provinsi Aceh bahkan diseluruh Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dimana dengan persaingan yang demikian ketat, Qory Sandioriva berhasil menyisihkan kontestan putri Indonesia lainnya.

Kecaman yang dilontarkan oleh berbagai kalangan di Provinsi Aceh terutama yang datang dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara tgk Mustafa Puteh, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) merupakan kecaman yang penuh dengan nuansa “sentimen negatif” dengan berkedok islam. Kiya tidak bisa mengukur keimanan seseorang hanya dari pakaian/jilbab yang dipakai, tetapi untuk mengukur kadar keimanan seseorang haruslah dilakukan secara komprehensif dari berbagai sisi dan parameter yang ada. Di satu sisi ulama di Aceh sangat agresif atas terpilihnya Qory sandioriva sebagai Putri Indonesia lantaran tidak memakai jilbab, tetapi sebaliknya pada saat qanun jinayat dan qanun acara jinayat disahkan oleh DPR Aceh, banyak kalangan di Aceh bahkan ulama-ulama dayah yang keberatan diberlakukannya Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Disini saja terlihat inkonsistensi dan perpecahan pendapat dikalangan ulama Aceh sendiri dalam hal penerapan syari’at islam secara kaffah. Bahkan ada seorang ulama dayah Aceh mengatakan bahwa “Qanun Jinayat perlu adanya sosialisasi, harus dipertimbangkan kembali dan jangan diberlakukan secara langsung. Untuk hal yang besar saja seperti qanun jinayat dan qanun acara jinayat, para ulama masih berbeda pendapat tentang perlu/tidaknya diterapkan, tetapi mengapa untuk masalah kecil seperti jilbab, mereka seperti orang yang kebakaran jenggot?. Ulama jangan sampai terlibat bahkan terjebak pada isu-isu yang tidak terlalu penting dan strategis, seperti halnya jilbab tersebut.

Hukum positif di indonesia hari ini masih mengakui bahwa pelaksanaan pemilihan putri Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Dan sepanjang yang kami ketahui belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah Lembaga Ulama yang diakui keberadaannya di Indonesia, yang mengeluarkan fatwa bahwa ajang Pemilihan Putri Indonesia haram dan orang yang mengikuti kontes Putri Indonesia dikategorikan hukumnya sebagai orang yang tidak beriman dan sebagainya.

Indonesia adalah sebuah Negara hukum yang mengakui keberadaan agama terutama keberadaan hukum islam sebagai salah satu pilar pembentukan hukum nasional, tetapi sepanjang aturan-aturan islam belum diabsorpsi (diserap) ke dalam hukum positif Indonesia, maka hukum islam hanya mengikat secara personal keislamanan.

Jilbab adalah sesuatu alat penutup kepala kaum wanita yang menurut hukum positif di Indonesia bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan melainkan hanya sebatas hak. Kalau kita mau mengkaji tentang jilbab di Indonesia, pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita mau mengkaji jilbab dari sisi hukum positif Indonesia/dari hukum Islam?, dalam konteks ke-Indonesia-an pemakaian jilbab merupakan hak individu/pribadi yang tidak dapat kita paksakan, pemakaian jilbab harus muncul dari kesadaran pribadi/individu tersebut. Untuk kasus terpilihnya Qory Sandioriva dalam ajang Kontes Pemilihan Putri Indonesia 2009, pemakaian jilbab tidak lazim dilakukan karena ada mahkota/tanda kebesaran yang harus dipakai peserta yang mana apabila memakai jilbab kemungkinan besar penyematan mahkota/tanda kebesaran tersebut menjadi sulit dilakukan.

Memakai jilbab/tidak memakai jilbab adalah masalah khilafiyah yang tidak akan pernah selesai-selesai apabila dibahas, sama halnya dengan permasalahan khilafiyah apakah shalat subuh pakai qunut/tidak. Bagi saya pribadi bukan menjadi permasalahan yang besar apakah orang tersebut pakai jilbab/tidak, yang paling penting bagi saya adalah apakah orang tersebut shalat lima waktu/tidak?, ada orang yang tiap hari pakai jilbab terus tapi perbuatannya justru berkhalwat terus, dan sebaliknya ada juga orang yang tidak pakai jilbab tapi shalat lima waktunya tidak pernah tinggal. Pakai jilbab/tidak untuk memukur kadar keislaman/keimanan seseorang masih sangat relatif sekali dan tidak memiliki parameter yang jelas. Kita jangan sampai terjebak pada simbolisasi-simbolisasi semata tanpa memperdulikan penguatan-penguatan aqidah keislama di tingkat masyarakat luas.

Pendapat negatif, tudingan miring, bahkan penolakan secara sistematis, atas terpilihnya Qory Sandioriva sebagai Putri Indonesia yang bertujuan untuk menjatuhkan citra Qory Sandioriva secara pribadi, apalagi yang dilontarkan oleh berbagai kalangan di Aceh terutama oleh MPU Aceh Utara, HUDA dan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Aceh,Mirzan Fuady dengan mengatasnamakan Aceh merupakan bentuk perbuatan yang “kurang dewasa” dan “kurang bersahaja”. Kalau mau diprotes jangan kontestan Putri Indonesia nya yang dikecam tetapi kecamlah panitia pelaksana Kontes Putri Indonesia dan pihak-pihak lain yang mendukung acara tersebut. Sebagai contoh: “kalau mau memberantas ganja, orang yang tanam ganja yang harus dihukum mati agar orang lain tidak bisa beli/mendapatkan ganja”. Kalau mau mengecam Putri Indonesia, kecamlah Panitia Pelaksana/pihak-pihak yang mendukung agar supaya tidak ada orang yang ikut kontes pemilihan Putri Indonesia”

Kalau memang Pemerintah Provinsi Aceh tidak mau “mengakui” Qory Sandioriva sebagai Putri Indonesia yang mewakili Aceh bahkan tidak merasa pernah mengirimkan wakilnya untuk mengikuti kontes Putri Indonesia sebagaimana yang dilontarkan oleh Munir Fuady di harian Rakyat Aceh edisi Minggu 11 Oktober 2009, berarti Qory Sandioriva adalah Putri Indonesia yang mewakili Gayo, dari Provinsi Aceh.(karena kebetulan saja Tanoh Gayo secara administratif masih berada dibawah pemerintahan provinsi Aceh).

Semoga kasus ini menjadi bahan renungan bagi masyarakat gayo dimanapun berada bahwa pelaksanaan syariat islam tidak hanya ditentukan oleh simbol-simbol belaka tetapi juga harus merupakan cerminan dari pribadi orang yang bersangkutan. Maju terus adinda ku Qory Sandioriva.

* Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Gayo.