Oleh: Khalisuddin

Kelestarian dan keasrian danau Lut Tawar sudah berada diambang mengkhawatirkan, termasuk sejumlah makhluk khas yang menghuninya. Demikian sebuah pernyataan dari sedikit orang termasuk beberapa orang penguasa terhadap sekelumit anugerah-Nya di dataran tinggi Gayo ini.

Vonis ini secara ilmiah dikeluarkan pada tahun 1990 oleh The International Union for Conservation of Nature (IUCN), sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dalam isu-isu lingkungan dan konservasi. Ikan Depik dan Kawan telah dimasukkan dalam daftar merah jenis ikan ikan yang terancam punah (The Red List of Threatened Species).

Sejak ditetapkan sebagai ikan yang akan punah, kini sudah hampir 20 tahun berlalu. Belum ada upaya sedikitpun untuk mengantisipasinya dari pihak terkait terutama Pemerintah Daerah. Mungkin vonis IUCN dianggap dongeng yang tergambar dari sikap acuh tak acuh komponen masyarakat dan pemerintah setempat. Urang Gayo khususnya menganggap vonis IUCN adalah hanya sekedar ocehan atau gonggongan anjing belaka, tak perlu digubris.

Dalam kurun waktu lama kebijakan-kebijakan pemerintah disemua tingkatan baik Pemerintah Aceh Tengah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat terus menerus dan terintegrasi menggelar program-program eksploitasi terhadap ekosistem Danau Laut Tawar berdalih ini dan itu, seperti alasan pemberdayaan ekonomi dan program penyelamatan lingkungan tanpa pengkajian mendalam terlebih dahulu.

Hutan sekitar danau Laut Tawar terus menerus ditebang tanpa upaya pencegahan konkrit yang berakibat langsung dengan terjadinya penyusutan air danau. Bahkan pada Oktober 2009 penyusutan air mencapai 80 cm.

Pembukaan jalan baru kegunung-gunung sekitar danau yang ditumbuhi pohon-pohon besar tempat penyangga air terus dilakukan dengan berdalih pemberdayaan ekonomi rakyat. Setelah jalan terbuka, warga sekitar danau berduyun-duyun menebang hutan yang berlahan sangat miring untuk perkebunan kopi. Setelah pohon bertumbangan warga menanami lahan dengan tanaman hortikultura. Panen perdana melimpah dengan modal pupuk yang minim. Periode selanjutnya pupuk kemudian digunakan karena pertumbuhan tanaman mulai tidak sesuai harapan. Saat hujan mengguyur, bahan-bahan organik yang tak sempat larut kemudian hanyut ke sungai-sungai yang bermuara kedanau. Air danau kemudian mengalami peningkatan kesuburan (eutrofikasi).

Seiring pertambahan penduduk disekitar danau termasuk kota Takengon, bertambah pula besar sumbangan limbah yang dialirkan kedanau. Tak salah jika Bupati Aceh Tengah, Ir.H.Nasaruddin,MM mengeluarkan pernyataan bahwa danau Laut Tawar suatu saat akan menjadi got tempat pengaliran air limbah. Sayangnya, pernyataan ini tidak diikuti dengan kebijakan pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan alias isapan jempol belaka.

Dibidang perikanan, lagi-lagi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, program demi program digulirkan yang secara langsung berakibat rusaknya ekosistem danau. Bantuan keramba jaring tancap dan keramba jaring apung diberikan kepada masyarakat. Bahkan ditahun 2008 pernah digulir program jaring tancap bukan berbahan bambu akan tetapi dari beton dan ternyata gagal. Tak pernah terdengar sebelum pengguliran sesuatu program didahului kajian bagaimana dampaknya terhadap lingkungan danau. Tak ada yang dengar dan rasakan isak tangis Danau Laut Tawar yang dihuni Depik dan Kawan. Bahkan Kantor Lingkungan Hidup Aceh Tengah tak faham karakteristik serta tak punya referensi valid terkini terkait danau.

Selanjutnya entah dilatarbelakangi apa, masyarakat dan Pemerintah Aceh Tengah beberapa melakukan tabur bibit ikan asing ke danau Laut Tawar. Menurut para akademisi diantaranya Muchlisin Z.A, S.Pi, M.Sc dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mnenyatakan bahwa ikan mujair (Oreochromis mossambicus, nila (Oreochromis niloticus), lele dumbo (Clarias gariepinus), ikan mas (Cyprinus carpio) dan ikan buntok (Xiphophorus sp), ikan sapu kaca (Liposarcus pardalis), ikan grass carp (Ctenopharyngodon idella) adalah ikan asing yang diintroduksi ke danau Laut Tawar.

Berdasarkan pengalaman dibeberapa tempat di dunia, ikan introduksi akan menjadi pesaing (competitor) bagi ikan asli (indigenous) seperti Depik dan Kawan. Aturan-aturan yang diciptakan pemerintah hanya sebatas slogan di papan nama yang dipajang diseputar danau. Bahkan, persis dibawah rambu-rambu tersebut terjadi pelanggaran aturan seperti pembakaran, penyetruman, serakan sampah dan bahkan pelanggaran syari’at Islam berupa khalwat.

Akhir-akhir ini, digulirkan program yang dianggap paling populer bagi pemerintah yakni dengan melakukan restocking berupa tabur bibit ikan Mujahir dan ikan Mas ke Danau Laut Tawar. Program tabur bibit yang lebih identik dengan “tabur pesona” ini kemudian diikuti dengan pemberian bantuan alat tangkap berupa jaring kepada nelayan. Anehnya, buka jaring khusus untuk ikan Mujahir dan ikan Mas yang diberikan. Tapi justru jaring untuk menangkapi ikan Depik yang telah divonis langka tersebut.

Lain lagi persoalan kebakaran hutan disekitar danau. Kebakaran hutan sudah menjadi rumor yang dianggap menjadi sumber rezeki bagi kalangan-kalangan tertentu di pemerintah. Gampang ditebak, dengan terbakarnya hutan, pasti akan diikuti dengan program penghijauan yang tentunya menjadi lahan kegiatan bagi Kepala Dinas Kehutanan dan jajarannya. Dalam waktu sebulan, antara Agustus dan September 2009 ratusan bahkan mungkin lebih, hutan sekitar Danau Laut Tawar hangus terbakar tanpa dapat diupayakan pencegahan dini oleh Pemerintah Aceh Tengah.

Setelah kebakaran terjadi dimana-mana, buru-buru dicari referensi hukum bagi tindakan pembakaran hutan. Lalu dibuatkan surat himbauan dan disebarkan kepada masyarakat sekitar Danau Laut Tawar melalui Kepala Kampung. Jama’ah Jum’at di masjid-masjid diseputar danau secara serentak mendengarkan butir-butir isi surat Pemerintah tersebut. Sementara api masih mengepul disemak dan hutan sekitar danau.

Masyarakat sekitar danau acuh saja saat hutan disekitarnya dilalap api. “Sudah ada yang urus dan diberi gaji untuk itu, buat apa kita repot-repot,” mungkin demikian yang diucapkan warga sekitar danau yang tergambar dari sikap masif warga.

Dalam beberapa kali kesempatan, sering terdengar dari mulut para pejabat Aceh Tengah, “di danau Laut Tawar harus ada kawasan reservat.” Kenyataan yang digambarkan dari program-program yang digulirkan ternyata pemilik mulut yang menyatakan reservat itu tidak faham apa itu reservat atau kawasan larangan perikanan (swaka perikanan).

Menentukan dan menerapkan kawasan reservat tidak sama seperti menentukan pedasnya cabai. Saat digigit dan menyentuh lidah langsung terasa pedasnya. Menentukan dan menerapkan kawasan reservat butuh pengkajian ilmiah mendalam bukan dengan retorika dari belakang meja.

Jaring-jaring alat tangkap nelayan semakin tak terkendali, nelayan secara bebas dapat menggunakan jaring tangkap di danau Laut Tawar. Tak ada yang larang, apakah nelayan hendak menggunakan jaring hingga panjangnya ratusan meter dengan ukuran jaring berapa centimeter, tak ada yang peduli. Akibatnya, tak heran ikan hasil tangkapan nelayan yang beredar didominasi ikan-ikan kecil yang selayaknya dibiarkan terlebih dahulu besar dan diberi kesempatan untuk berkembang biak.

Proyek pemerintah di tahun 2008-2009 terkait danau Laut Tawar adalah pembangunan tanggul disepanjang pesisir barat danau dari kawasan Mendale Kecamatan Kebayakan hingga Boom Kecamatan Lut Tawar. Pembangunan tanggul tersebut berdalih pembangunan pariwisata. Alasan pembangunan kawasan wisata itu sah-sah saja, tapi kenyataannya pembangunan perumahan penduduk ternyata mendahului rampungnya tanggul tersebut, artinya bertambah pula penyumbang limbah kedanau.

Air comberan mengalir dengan leluasa masuk ke danau. Akibatnya, dalam tahun 2009 beberapa kali dilaporkan terjadinya kematian ikan secara massal dikawasan tersebut. Dapat diduga, mortalitas ikan-ikan tersebut akibat keracunan bahan organik yang berlebihan.

Di tahun 2009, pemerintah kembali menggulirkan program dengan mengeksploitasi danau Laut Tawar berupa penyedotan air baku dari danau untuk kebutuhan air bagi warga Takengon yang sejak beberapa tahun silam mengalami krisis air. Bila nantinya instalasi air bersih di kawasan Mendale Kecamatan Kebayakan yang menyedot air danau disedot ke tempat yang lebih tinggi dengan debit 50 liter perdetik itu beroperasi maka tentu akan mengurangi debit air danau sejumlah 50 liter perdetiknya. Dalam 1 menit 3000 liter, 1 jam 180.000 liter, 1 hari 4.320.000 liter dan seterusnya ?.

Diakui, air yang disedot akan dikembalikan lagi ke danau. Tapi bagaimana kondisinya ?, tentu berupa air yang telah melalui saluran pencernaan manusia, air bekas cucian dan air cebok warga Takengon. Pertanyaannya, apakah ikan-ikan “maskot kota Takengon” akan bisa hidup dalam air comberan ?.

Lalu, untuk kebutuhan air warga Takengon mengapa harus dari danau ?, tidak bisakah dari sumber lain ?. padahal kenyataannya saat kemarau panjang mendera Aceh Tengah hingga September 2009 hanya dua lokasi di Takengon yang air bersihnya tidak terdistribusi dengan baik. Bukankah persoalan air di Takengon adalah persoalan manajemen ?. Atau proyek air bersih Mendale yang menelan biaya hingga 15 Milyar tersebut bukannya kamuflase dari rangkaian tindak korupsi pembangunan instalasi-instalasi air bersih sebelumnya seperti di Bebuli Kebayakan, Atu Gajah Bebesen, Paya Serngi Kebayakan, Toweren Lut Tawar dan lain-lain ?.

Pasca kesepakatan damai RI-GAM 2004 silam, terjadi perubahan besar disekitar danau Laut Tawar, sudut-sudut danau sudah mulai berubah. Tempat-tempat wisata potensial disekitar danau mulai ditangani oleh yang kata “empunya” untuk mengeruk uang dari para wisatawan yang melancong menikmati keindahan danau. Tindakan ini mungkin bagi sebagian kalangan direspon positif. Tapi kenyataannya tempat-tempat tersebut dipercaya telah banyak menyumbang sampah bagi danau Laut Tawar.

Mirisnya, seiring perkembangan, ternyata banyak tempat-tempat tersebut kini telah berubah. Fakta dilapangan, telah terjadi perluasan areal dengan mengklaim bagian danau dengan cara membuat turap batu, tanah bahkan tembok. Akibatnya tentu luasan danau akan berkurang tanpa ada upaya pencegahan dari pemerintah. Nasib danau Limboto yang berada di bagian timur Indonesia akan terjadi terhadap danau Laut Tawar. Dari luasan puluhan hektar, kini hanya tinggal beberapa hektar saja. Perairan sudah berubah jadi pemukiman.

Aktualisasi Perda Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 tahun 1999 tentang Pengelolaan Danau Lut Tawar dan Sumber Daya Hayati Perikanan menggantikan Perda No.10 tahun 1987 yang dianggap lemah belum jelas samasekali penerapannya. Jika mengacu kepada Perda ini pelanggaran demi pelanggaran telah dilakukan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui kebijakan-kebijakannya.

Diyakini, rasa bersalah dan kekhawatiran mulai mengganggu relung-relung hati pihak penguasa dan petinggi Tanoh Gayo Nenggeri Antara, tapi dalam kenyataannya, para pihak kentara sekali terlihat kehilangan akal memulai darimana upaya-upaya untuk perbaikan kebijakan terhadap danau kebanggaan Urang Gayo dan Awak Aceh tersebut.

Tampaknya sulit untuk menanggalkan kepentingan-kepentingan golongan dan individu di Aceh Tengah dalam terapkan kebijakan terkait Danau laut Tawar. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya mendengar dan mengakui kebenaran yang berdasar pada kajian-kajian ilmiah yang dikemukakan oleh individu-individu atau kelompok yang berseberangan dalam politik.

Yang jelas dan pasti, jika ego-ego dan pembenaran sepihak atas kebijakan para penguasa selalu dikedepankan, sikap anti terhadap kritik terus dipertahankan maka tunggu saja, azab Yang Maha Kuasa pemilik jagat raya ini cepat atau lambat akan hadir menimpa lembah Takengon dengan danau Laut Tawar yang dikaruniai Ikan Depik dan Kawan. Malah, sedikit kalangan telah merasakan azab itu telah hadir.