You are currently browsing the category archive for the ‘Politik’ category.

Oleh Win Ruhdi Bathin

Takengon- Sulit mencari kata yang tepat tentang status kepemilikan Danau Lauttawar yang terletak di jantung Aceh. Artinya, siapa yang paling bertanggungjawab atas kelestarian danau dari ekploitasi , penggunaan air oleh empat kabupaten di Pesisir, Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan Bener Meriah.Dan upaya mempromosikannya agar dikenal di Tingkat Nasional bahkan global di dunia.

Jawabannya tidak ada. Danau Lauttawar diakui secara resmi dan dikelola Pemkab Aceh Tengah. Tapi tidak ada sebuah peraturan daerahpun atau qanun untuk melindungi dan melestarikan danau. Padahal Pemda punya perangkat hokum dan berkuasa.Bahkan ratusan milyar dana setiap tahunnya.

Aneh bin ajaib memang. Tidak ada visi dan misi yang jelas tentang Danau. Pemerintahan daerah modern seperti saat ini yang dikelola oleh sumber daya manusia bergelar ilmiah strata dua yang bejibun, tapi tidak ilmiah mengelola asset daerah berupa alam yang indah.

Kondisi danau kini jadi lahan proyek. Dibuat tanggul yang awalnya direncanakan untuk menyelamatkan danau namun kemudian dianggap masyarakat sebagai jalan dan dan bebas membangun apa saja yang intinya mempersempit danau dan mencemarinya. Semua serba bebas tanpa aturan, acuan dan larangan. Siapa saja bebas ekploitasi asal ada uang.

Lihatlah bagaimana dasar danau dari Kampung Bale Kecamatan Luttawar hingga Uning Kecamatan Pegasing dijadikan areal pembuangan sampah secara bebas oleh warga dan memenuhi dasar Daerah Aliran Sungai.

“Jika Danau Toba diakui sebagai milik Sumatera Utara, Danau Lauttawar Takengon hanya diakui milik Kabupaten Aceh Tengah, bukan milik Aceh”, kata H.Zulkifli, anggota DPRD Aceh Tengah, dari Partai Gerindra, Sabtu (31/10) dalam sebuah diskusi di kantor Dewan Kesenian Aceh Tengah di Lentik Kebayakan.

Itulah faktanya. Danau yang berada pada ketinggian 1200 Dpl dengan ikan endemic ikan depik (rasbora tawarensis) dan ikan kawan belum diakui sebagai milik Pemerintah Provinsi Aceh. Sementara Pemdapun masih memandang danau sebelah mata.

Ir Mursyid, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara mengejutkan mengungkapkan fakta terbaru , di tingkat nasional, Danau Lauttawar belum terdaftar di kementerian Pariwisata. Juga di Lingkungan Hidup.Tidak terdaftar di Sumber Daya Air. Lengkaplah sudah. Jadi peran Dinas terkait yang diberi tugas dan mobil dinas, masih disibukkan mengurus diri mereka sendiri dan mutasi-mutasi.

“Lobi Pemda di tingkat Aceh dan Nasional sangat lemah sehingga Takengon tidak dikenal “, kata Mursyid dari DPD. Menurut Mursyid, pemanfaatan Danau oleh Pemkab Aceh Tengah dan masyarakat hanya 15 persennya saja.

“80 persen lainnya dimanfaatkan oleh Kabupaten Bireun, Aceh Utara , Kota Lhokseumawe ,PT.Arun dan sejumlah perusahaan lain di Aceh tanpa kontribusi apapun bagi Aceh Tengah”, kata Ir.Mursyid kecewa.

“Untuk itulah, sudah saatnya kita promosikan daerah kita. Siapa lagi yang promosikan kalau bukan kita. Untuk itulah digagas Otorita Danau Lauttawar”, kata Mursyid, yang melakukan kunjungan kerja ke Aceh bersama anggota DPR RI asal Aceh dan berkesempatan pulang ke Takengon.(win)

Oleh Mahmud Ibrahim

Aman Dimot lahir di Tenamak Kecamatan Linge Isaq tahun 1900. Beliau menyelesaikan pendidikan membaca Al Qur’an di Desa kelahirannya. Pendidikan, pengalaman dan lingkungannya telah membina Aman Dimot hidup sederhana, beriman teguh, jujur dan memiliki prinsip yang kokoh. Perjuangan merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat berkesan dan tidak dapat di lupakan.

Ketika berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai di Takengon awal September 1945, Aman Dimot menggabungkan diri ke dalam Lasykar barisan berani mati, kemudian kedalam Lasykar Mujahidin yang dipimpin oleh Tgk. Ilyas Lebe dan Tgk. M. Saleh Adry. Pada tanggal 25 Mei sampai dengan 10 Juli 1945, Aman Dimot mengikuti latihan kemeliteran yang diselenggarakan oleh Dewan perjuangan Rakyat (DPR) di Takengon dipimpin oleh Moede Sedang, dilatih oleh Nataroeddin, Komandan Kompi 16 Tentara Republik Indonesia. 2)

Ketika terjadi agresi meliter Belanda kedua 19 Dessember 1948, Belanda bergerak memperluas serangan dari Medan ke Langkat dan Tanah Karo menuju Aceh. Proses sejarah perjuangan merintis, merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia membuktikan bahwa Aceh Tengah berani mengirim pasukan dan bahan pangan ke medan pertempuran di luar Daerah. Tidak kurang dari lima gelombang pejuang dari Aceh Tengah, dengan gigih merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dimedan pertempuran Aceh Timur, Langkat, Medan, Tapanuli dan Karo, bahkan sampai ke Bonjol Sumatra Barat.
————————–

——————–
1) Panglima atau Pang di Gayo adalah gelar yang diberikan masyarakat pada seseorang yang memiliki keberanian luar biasa melawan musuh. Nama asli Aman Dimot adalah Abu Bakar bin Utih.
2) Surat tamat latihan Kemeliteran, 10 Juni 1946.

Pada bulan April 1949, Lasykar pejuang dari Aceh Tengah menuju perbatasan Aceh-Langkat, dipimpin oleh Tgk. Ilyas Lebe, Tgk. Saleh Adry dan Abd. Karim Atang Muguril untuk bersama pasukan lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan di tanjung Pura. Sementara itu Belanda menyerang pasukan Indonesia di tanah karo.

Tgk. Ilyas Lebe kembali ke Takengon dan menyusul pasukan “BAGURA” (Barisan Gurilya Rakyat) untuk ikut mematahkan serangan Belanda di Tanah Karo. Bagura memiliki 300 personel, 200 orang dari Takengon dan 100 dari Belang kejeren dan Kutacane, dikoordiner oleh Tgk. Ilyas Lebe. Personel yang dapat dicatat antara lain : Abd. Rahman Ali gayo (Ajudan koordinator), Chairul Bachari (Sekretaris), Hasiluddin (Kesehatan), Zulkifli (Angkutan), Saifuddin Kadir (kuril), Ali Hasan, Agus Salim, Gundala Pati, M. Yasin Bale, Adam Isaq, Aman Ridah, Z. Kejora, Aman Jauhari, Usman, muse, Adam, Ali dan beberapa orang bergerak “panglima : Panglima Aman Dimot, panglima Ali, panglima Alim dari Takengon, panglima Daling, panglima Kilet dan panglima Sekunce dari Blang Kejeren. 3)

Mereka dibagi atas empat kelompok yaitu Barisan Berani Mati, Barisan Jibaku, TRI dan Pasukan Berkuda, Masing-masing bertugas sebagai penyerang pertama, penyerang kedua pengepung dan penembak serta pengangkut perbakalan dan amnisme. Atas perintah Komandan Resimen Devisi Tgk. Tejik Di tiro dan dengan persetujuan Gubernur meliter Aceh, Langkat dan Tanah karo, Bagura bergerak menuju Font Tanah karo pada hari Rabu bulan Mei 1949 4) melalui route Takengon-Blangkejeren dan Kutacane sejauh 265 km dengan berjalan kaki, kecuali Takengon-Waq sejauh 60 km dengan menggunakan truck.

Ini merupakan gelombang kelima belas atau terakhir pemberangkatan pejuang dari Aceh Tengah untuk mempertahankan Kemerdekaan RI di luar daerah menjelang pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia.
———————————————-
3) Catatan dan wawancara H. Abd. Rahman Aly Gayo, 5 February 1981 di banda Aceh.
4) Catatan Bagura, Juli 1949.

Bagura berangkat dari Takengon menuju Waq secara berangsur selama dua hari, menggunakan truck milik seoarang warga negara Cina Bunchin, dikemudikan oleh Ja’far. Mereka memakai pakaian seragam dan ikat kepala kain berwarna merah. Sebagian tidak memiliki pakaian seragam, ada bersepatu dan ada yang tidak, dilengkapi dengan beberapa pucuk senjata api dan sebagian besar pedang. 5)

Menjelang keberangkatan Bagura ke Karo, Aman Dimot menyatakan kepada isteri dan anak-anak belliau :
“Jaga anak kita baik-baik. Saya tidak akan kembali kesin lagi. Maafkan kesalahan saya”.
Mereka saling bersalam. Anak-anak beliau memeluknya, seraya manangis melepas suami dan ayah tercinta dengan do’a. syekh Ahmad-anak beliau-ingin melawan Belanda bersama ayahnya, tetapi Aman Dimot tidak mengizinkannya. Syekh Ahmad semakin bersedih ketika menatap ayahnya diatas truck, mengucapkan “BISMILLAH, ALLAHU AKBAR”, penuh semangat.

Ketika pasukan Bagura hari hari pertama tiba di Waq, Aman Dimot meminta kesediaan Tgk. M. Saleh Adry untuk membawa anaknya-Syekh Ahmad-ke Reruang bersama anggota pasukan yang diberangkatkan ke Waq hari kedua. Aman Dimot berburu rusa di Gelampang untuk perbekalan, sambil menuggu anaknya dan pasukan Bagura hari kedua. Beliau bersama Tgk. Ilyas Lebe, Tgk. M. Saleh Adry, dan Syekh Ahmad, bermalam dirumah Sumaraji di Reruang, ketika tengah malam, Aman Dimot memandikan Syekh Ahmad disebuah anak sungai sambil berdo’a agar anaknya dapat mengamalkan ilmu yang dimiliki ayahnya. Kemudian Aman Dimot berkata : “Win-anakku-,ayah hendak pergi berperang. Sekirannya bertuah, ayah akan kembali. Ayah ingin membela agama, bangsa, negara dan kakekmu yang dibunuh Belanda dijembatan Bale Lanjutkan perjuangan bila ayah berpulang ke Rahmatullah”. 6)

———————————————-
5) Surat lebaran “Perang dan Idul Fithri, Zuska, Analisa Minggu, 2 September 197.
6) Wawancara dengan Isteri dan anak Aman Dimot, Samidah dan Syekh Ahmad di Remesen, 15 Juli 1974. “Win”(Bhs. Gayo) adalah panggilan kasih sayang kepada seorang lelaki.

Pukul 08.00 hari Jum’at, M. Jamil membunyikan terompet, anggota Bagura berkumpul di Waq dan menyusun barisan menurut kelompok yang sudah ditetapkan. Syekh Ahmad menyusup dibarisan belakang pasukan berkuda, untuk memenuhi keinginannya ikut bersama ayahnya melawan Belanda.

Dengan pekik “Allahu Akbar” dan “Merdeka”, Bagura bergerak berjalan kaki menuju Tanah Karo, melalui route Lumut, Ise-Ise, Kenyeren, Belangkejeren, Uten Pungke, jamur Duwe, Umah Bundar, gunung Setan (Louser), Simpang Tiga Junger, Tanah Merah, Kutacane, Pemanting dan Sugihan. Di tempat-tempat itu mereka istirahat dan bermalam. Di Lumut mereka dijamu oleh Aman bedus, di belang kejeren selama dua hari dijamu oleh Muhammad Dhin. Di Kutacane mereka melakukan konsulidasi, menerima dan mempelajari informasi serta menyusun taktik dan strategi menghadapi tentara Belanda di front Tanah karo.

Setelah enam hari berada di Kutacane, Bagura menuju pusat pejuang dibagian Barat Tanah Karo -Pemanting dan Sugihan-, dimana Bagura bergabung dengan kesatuan pejuang lainnya berkekuatan 300 personel yang dipimpin oleh Selamat Ginting. Atas usul Pang Jaring, maka pada tanggal 25 Juli 1949 dilakukan pengepungan asrama meliter Belanda di Mardinding. Sebelumnya koordinator Bagura memerintahkan pang Kilet dan Pang Sekunce untuk mengintai kekuatan dan keadaan tentara Belanda pukul 00.10. sekeliling asrama meliter Belanda itu dipasang kabel beraliran listrik. Dengan cara-cara tertentu yang dilakukan Pang Kilet dan Pang Sekunce, tentara Belanda yang bertugas jaga terlena, sementara yang lainnya tidur pulas. Kedua Pang tersebut melapor kepada koordinator Bagura yang berada 200 meter dari lokasi asrama tentara Belanda bersama pasukannya. Penyerbuan dilakukan dini hari dengan cencangan pedang dan tembakan senapang. Tentara lari ke kembangan.

Tanggal 26 Juli 1949, bagura menuju tiga binanga dan Kalibata. Tanggal 30 Juli 1949 pukul 08.00 nampak iringan-iringan pasukan tentara Belanda di Raja merahe, menggunakan 25 truck dan dua buah tank masing-masing didepan dan dibelakang pasukan. Kekuatan personel tentara Belanda diperkirakan 600 orang dengan persenjataan lengkap.

Koordinator Bagura memerintahkan anggota pasukan siap siaga dipematang dan relung-relung bukit bersemak lalang, menanti pasukan Belanda ditekongan patah jalan kutacane-kabanjahe. Beliau berada dipematang bukit bersemak, dari situ tampak jelas gerakan musuh. Aman Dimot, pang Alim Aman Aminah, Pang Ali Ketol, Pang Kilet, Pang Sekunce, Adam dan Ali Rema serta empat orang lainnya, siap siaga dilekuk bukit dengan tekongan jalan paling patah dengan senapang dan pedang. Ketika tank belanda paling depan berada ditekongan paling patah itu, koordinator Bagura memberi komando :“Serbu!” dengan teriakan diiringi tembakan. Pang Aman Dimot, Pang Ali dan 8 pejuang lainnya dengan cepat melompat menyerang dan naik keatas tank dan truck tentara Belanda, seraya meneriakkan “Allahu Akbar” dan mencencang lima tentara Belanda. Sementara yang lain menyerang dan membunuh tentara Belanda di truck-truck dibelakangnya dan yang sedang melompat dan tiarap diparit jalan.

Waktu menunjukkan pukul 11.00, koordinator Bagura memberi komando “Munduur!”, sebab anggota pasukan Bagura semakin lelah dan dari kejauhan nampak pasukan bala bantuan tentara Belanda dengan cepat menuju lokasi pertempuran. Pang Ali dan Pang Alim terjun kedalam jurang, anggota pasukan lainnya mundur secara teratur. Adam dan beberapa anggota lainnya gugur. Sementara Pang Aman Dimot sendiri terus melawan tentara Belanda, tidak menghiraukan perintah mundur.Koordinator bagura berteriak memanggil Aman Dimot dengan bahasa Gayo :” Abang aman Dimot, ulaaak !”. Aman Dimot menjawab : “Aku gere ulak” 7).

Aman Dimot bertambah lelah dan lemah. Beliau dikepung dan tangkap tentara Belanda, diseret dengan mobil Tank ke lapangan dan sebelumya Aman dimot digiling dengan mobil Tank lalu dimasukkan kedalam parit jalan. dan Tentara Belanda memasukkan dan meledakkan geranat dalam mulutnya.

Jasad Aman Dimot berserakan menaburi ibu Pertiwi tepat pukul 12.00.8) Perang berakhir dalam situasi penuh haru dan semangat mempertahankan Bangsa dan Negara. Aman Dimot, Adam (Unig Isaq), Ali (Penam paan) dan Adam (Rema) yang gugur ditengah-tengah gelimpangan mayat tentara Belanda, disemayamkan oleh penduduk di Rajamerahe. Kemudian Haji Sulaiman-yang baru menganut Islam-, memindahkan kerangka Syuhada’ itu ke Tiga binanga. Selanjutnya pemerintah daerah Tingkat II Karo memindahkannya ketaman makam Pahlawan kaban Jahe dalam kelompok Pahlawan tidak dikenal. 9)

20 hari kemudian, Kepala Staf Angkatan Perang Tentara Nasional Indonesia Sektor III/ Sub teritorial VII-Ulung Setepu-, dalam surat pernyataan turut berduka cita menyatakan, bahwa Aman Dimot telah bertempur dengan gagah berani melawan musuh-musuh kita di Rajamerahe (Tanah Karo-Sumatra Timur) dan telah gugur sebagi bunga melati dipangkuan Ibu Pertiwi Indonesia pada tanggal 30 bulan Juli 1949. 10)

Almarhum meniggalkan dua orang isteri : Semidah (Lahir 1910) dan Jani serta 4 anak : Syekh Ahmad Aman (1921), Ali Ahmad Aman Safiah (1924), Aisyah Inen Jura’(Lahir 1927) dan Muhammad Yunus Aman Ir (Lahir November 1948).

Untuk mengabadikan perjuangan pang Aman Dimot dan Pang Ali, Z. Kejoro dan Agussalim bersama teman-teman seperjuangan di kandibata, mengubah sebuah lagu “Pertempuran Sukaramai”, ketika dalam perjalanan kembali dari Front Tanah Karo.
———————————————-
7) Ulak (Gayo) artinya pulang. Aku gere ulak = saya tidak pulang.
8) Catatan Bagura 1949 dan wawancara Tgk. Ilyas Lebe di Banda Aceh, 10 Juni 1966.
9) Wawancara dengan tgk. H. Abd. Rahman Aly Gayo di Takengon, 20 Januari 1995.
10) Surat pernyataan NO. Sektor III/2/49/752, 20 Agustus 1949.

Masyarakat berkumpul di bioskop Gentala dan dijalan Lebe Kader dan Jalan Mahkamah Takengon, menanti dan menyambut kedatangan para pejuang dari medan perang, dengan penuh semangat dan kasih sayang. Senin 10 Agustus 1949, pukul 10.00, mereka tiba di Takengon dari Isaq. Masyarakat menyambut mereka dengan pekik “ Allahu Akbar” dan “Merdeka”. Para pejuang dirangkul dan sebagian digotong memasuki gedung Gentala.

Koordinator Bagura menyampaikan riwayat perjuangan di wilayah Kandibata, setelah Bupati Abd. Wahab atas nama pemerintah dan masyarakat menyambut mereka. Acara diakhiri dengan lagu bersama pasukan Bagura, diikuti oleh hadirin dengan penuh semangat dan cucuran air mata, sebab Aman Dimot dan beberapa pejuang lainnya telah tiada.

***

Siapapun tidak mampu menilai dan membalas keikhlasan perjuangan Pahlawan Aman Dimot dalam mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Rajamerahe Kandibata, selain do’a semoga Allah memasukkan Almarhum kedalam Sorga. 10 Januari 1952, Bupati Aceh Tengah pernah memberi bantuan kepada keluarga Almarhum Aman Dimot : 1 helai kain sarung, 12 yard kain kemeja. 3 batang sabun cuci, 2 buah sabun mandi, dan Rp. 100,-uang tunai. 11)

Dalam rangkaian peringatan memperingati Hari Pahlawan 10 November, Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Tengah, memberi bingkisan kepada keluarga Almarhum. Sejak 12 September 1978, telah diurus surat-surat untuk memperoleh tunjangan veteran RI bagi kelurga Aman Dimot. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah- H. M. Beni Bantacut, BA -, pernah menyampaikan nota kepada Kepala Kantor Veteran Aceh Tengah tahun 1980 dan memberi bantuan biaya pengurusannya, bahkan beberapa pimpinan masyarakat pernah menyumbang untuk itu, namun sampai sekarang surat pengakuan Veteran dimaksud belum ada!!
———————————————-
11) Surat Bupati Aceh Tengah, 10 Januari 1952.

Dalam temu ramah pimpinan Daerah Istimewa Aceh dengan para pejuang dan keluarga Pahlawan November 1994 di Mount Mata Banda Aceh, H. Abd. Rahman Aly Gayo memberi ceramah berjudul : “BAGURA DAN PANGLIMA AMAN DIMOT”. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh – Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud -, sangat tergugah terhadap perjuangan dan pengurbanan Aman Dimot. Beliau mengharap agar H. Abd. Rahman Aly Gayo menjiarahi dan mempelajari kemungkinan pemugaran makam pahlawan Aman Dimot.

Setelah berkonsultasi dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah – Drs. Buchari Isaq – 6 januari 1995 di Takengon, H. Abd. Rahman aly Gayo bersama Ali Hasan dan Syekh Ahmad, menuju Kabanjahe . Mereka berkonsultasi dengan Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah Tingakt II Karo – Drs. M. Nurdin Ginting -, sebelum menjiarahi makam Pahlawan Aman Dimot. 12)

Hasil konsultasi dan Ziarah itu, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah dan Beberapa pemimpin Masyarakat di Takengon. Hasil konsultasi itu diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh 26 januari 1995, terdiri dari :
1. Memugar makam Pahlawan Aman Dimot dan 6 Pahlawan lainnya yang berasal dari Aceh Tengah di Taman Makam Pahlawan Kabanjahe.
2. Membangun monumen Pahlawan tersebut di Takengon.
3. Menerbitkan buku sejarah perjuangan-perjuangan masyarakat Aceh Tengah merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI.
4. Mengurus surat pengakuan dan bantuan Veteran bagi keluarga Pahlawan Aman Dimot.13)

Sementara itu, pada November 1994, PPM ( Pemuda Pancasila Marga ) aceh Tengah melakukan napak tilas “Aman Dimot”, menempuh route perjalanan Bagura menuju Tanoh Karo. Tujuannya agar generasi muda mampu menghayati dan meneladani perjuangan Aman Dimot.
————————————————
12) Wawancara dengan H. Abd. Rahman Aly Gayo, 20 Januari 1995 di Takengon.
13) Surat H. Abd. Rahman aly Gayo, 31 Januari 1995.

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh berharap agar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah, dapat merumuskan bersama instansi terkait dan pemimpin masyarakat untuk memugar makam para Pahlawan Aman Dimot. 14)

Dalam rapat ke- II panitia hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-50 di Aceh Tengah, Senin 18 Mei 1995, dibicarakan pemugaran makam pahlawan Aman Dimot dan penulisan sejarah perjuangan masyarakat aceh Tengah dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan RI, sebagai salah satu program memperingati Kemerdekaan RI di Aceh Tengah.

Serangkaian dengan itu, Bupati Kepala daerah Tingkat II Aceh Tengah mengundang Ketua Legiun Veteran RI Cabang Aceh Tengah, Pasi MIN DIM 0106, Sekretaris Legiun Veteran Ri Kabupaten Aceh Tengah, Ali Hasan, Drs.H, Mahmud Ibrahim, Tgk. H. Mohd. Ali Djadun, Tgk. H. M. Ali Salwany dan M. Y. Sidang Temas pada hari Selas 23 Mei 1995 mulai pukul 09.00 WIB, untuk membicarakan pemugaran makam Panglima Aman Dimot diruang kerja Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Aceh Tengah. 15)
Pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan, karena Bupati Kepala Daerah, Drs. H. Mahmud Ibrahim dan tgk. H. M. Ali Salwany menghadiri temu ramah dengan Pangdam – I bukit Barisan di Lhokseumawe.

****

Bangsa yang besar dan terhormat adalah bangsa yang menghargai jasa dan menghayati perjuangan para Pahlawannya. Untuk itu perlu dikaji dan ditulis sejarah perjuangan masyarakat Aceh Tengah dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan RI. Membangun monumen sejarah, mengabadikan nama-nama Pahlawan sebagi nama bangunan dan nama jalan yang vital dan mengusahakan kesejahteraan keluarga para Pahlawan.
———————————————
14) Surat Gubernur No. 469/9954 tanggal 24 April 1995.
15) Surat undangan No. 005/1076 tanggal 18 Mei 1995.

Jalan raya semakin mulus. Cahaya bersinar dikota dan desa. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Namun masih banyak orang melupakan Tuhan dan Pahlawan. Peringatan 50 tahun Kemerdekaan republik Indonesia, hendaknya lebih mampu menggugah manusia Indonesia untuk lebih bersyukur kepada Allah dan lebih menghayati dan menghargai perjuangan dan jasa Pahlawan, guna menigkatkan pembangunan.

Tulisan sederhana ini, diakui belum lengkap dan sempurna. Ada diantara pelaku-pelaku sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Bangsa Indonesia, yang diberi Allah Kesempatan hidup. Tolong dicatat sejarah itu dan sempurnakan tulisan ini, agar kita tidak berdosa apabila generasi penerus tidak mengetaui dan menghayatinnya, disebabkan kita tidak mewariskannya berupa tulisan dan peringatan.

Terima kasih.

*********

Saat ini keluarga Pejuang Aman Dimot berharap kepada pemerintah NAD untuk kembali memperhatikan keluarga dari Aman Dimot yang di tinggalkan. Saat ini keluarga Aman Dimot seluruhnya berada di Kabupaten Bener Meriah Propinsi NAD. Alamat keluarga Panglima Aman Dimot, Jalan Syiah Utama No.13 Depan Kantor Camat Pondok Baru,Kecamatan Bandar,Kabupaten Bener Meriah,Peropensi Nanggeroe Darussalam

Dirilis oleh Cicit Aman Dimot (Ruhdi )

Oleh: Yusra Habib Abdul Gani *

AKANKAH dua kuntum bunga––Renggali-Seulanga––rontok dari kelopaknya? Secara politis, bukan mustahil wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan terkoyak geografinya, seandainya pembentukan propvnsi Aceh Leuser Antara (ALA) menjadi kenyataan. PP No. 78/2007 sebagai pengganti PP No. 129/2000 dasar hukumnya.

Mekanisme perundang-undangan dan kemauan politik (political will) DPR-RI dan Pemda, sebelumnya tersandung. Penguasa NAD tak rela berpisah, sementara perwakilan dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil, tak mau lagi tinggal serumah dan sudah berbenah ingin berpisah. Keengganan berpisah, mungkin karena alasan sejarah, sosial budaya atau ingin mempertahankan prestise rapuh (pragile prestige), yang seakan-akan perpisahan ini menggugat wibawa Pemda Aceh dan memperuncing perbedaan politik dan budaya antara komunitas Gayo dan komunitas Aceh Pesisir yang sejak ratusan tahun telah hidup bersama, senasib dan seperjuangan. Dalam konteks inilah yang diulas di sini.

Secara sosiologis, Renggali-Seulanga seumpama lirik lagu, yang baru bisa dinikmati lantaran paduan dari beberapa jenis instrumen musik yang saling mendukung. Berbeda bunyi tapi konsep dan kuncinya sama. Begitulah kehidupan politik dan sosial budaya antara komunitas Gayo dan Aceh Pesisir. Persis seperti diilustrasikan dalam lirik Didong (group Musara Bintang): “Renggali Megah i Bireuën, i Takéngon bunge Seulanga”. Indikasi adanya korelasi ikatan sejarah dan sosial budaya yang menghubungkannya.

Perbedaan juga ada, misalnya: “Pakriban u meunan minjeuk; Pakriban du meunan aneuk” (Bagaimana Kelapa, begitu pula minyaknya; Bagaimana Ayah begitu juga anaknya). Sedang dalam falsafah Gayo; [i]“Anakni reje mujadi kude, anak ni Tengku mujadi asu” (anak raja bisa jadi kuda, anak Tengku bisa jadi anjing). Model pertama mengikuti teori integral (pembulatan), sedang model kedua mengikuti teori deferensial (relativitas). Toh, dalam sejarahnya, kedua model ini bisa bersatu dalam adonan kimiawi sosial-politik, hingga mampu melahirkan bangunan negara “Aceh” di masa lalu.

Secara historis, Renggali-Seulanga bagaikan organisme tubuh yang saling ketergantungan. Hidup bersama dalam wadah Aceh, sebagai negara merdeka dan berdaulat. Fakta sejarah membuktikan bahwa, Sultan Aceh memberi hak penuh kepada raja-raja seluruh Aceh, untuk mengatur negeri masing-masing, termasuk memberi hak kepada Reje Linge untuk mencetak uang Aceh (Ringgit) yang dipercayakan kepada “Kupang Repèk” di Takéngon, khusus untuk keperluan hantaran uang dalam perkawinan dan transaksi perdagangan lokal. Hak ini diberi, atas pertimbangan sarana transportasi dan komunikasi yang sukar dijangkau pada masa itu. Reje Linge, akan melaporkan jumlah uang yang dicetak kepada Sultan Aceh. Ini merupakan fakta yang tidak kurang menariknya dalam sejarah Aceh.

Untuk melihat bagaimana membangun kepercayaan (trust building) antara Renggali-Seulanga, bisa dilihat dari fakta sejarah sebagai berikut. Meurah Johan Syah Al-Khahar (anak Raja Linge) misalnya, megah sebagai Renggali di Aceh Pesisir. Beliau diangkat menjadi Sultan Aceh Darussalam pada hari Jumat, 1 Ramadhan tahun 601-631 H (1205-1234 M) dengan gelar Sultan Alaidin Johan Syah. “…Dalam Kerajaan Aceh Darussalam, yang akan menjadi rajanya ialah kebenaran, keadilan, persaudaraan, persamaan, perdamaian, keikhlasan dan cinta kasih dan siapapun tidak boleh memperkosa dasar-dasar ini“ (Meurah Johan, Sultan Aceh Pertama. A Hasjimi. Bulan Bintang, 1976, halaman 103). Meurah Johan Syah sebagai panglima perang yang menaklukkan Johor dan Meurah Johan Syah-lah sebenarnya peletak dasar penyatuan seluruh Aceh (sebagaimana wujud sekarang). Sementara Ali Mughayat Syah –Sultan Aceh pertama– yang berkuasa tahun 1500-an dalam keadaan terima jadi.

Datu Beru –sepucuk Renggali– satu-satunya wanita yang duduk dalam Parlemen Aceh di masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah. Sebagai seorang filosuf, ahli hukum dan politisi kondang, beliau berani berhujjah dengan Qadhi malikul ’adil dalam kasus pembunuhan Bener Meria (anak kandung Meurah Johan) oleh Reje Linge ke-12. Teungku Tapa adalah Renggali yang harum di Aceh Timur saat peperangan melawan penjajah Belanda. Karena keberaniannya, hingga Komando Pusat Militer Belanda mempropagandakan bahwa Teungku Tapa enam kali mati.

Malik Ahmad, anak kandung Meurah Sinubung (cucu Munyang Mersa) diangkat menjadi Raja Jeumpa menggantikan mertuanya, karena berhasil menghentikan perseturuan antara kerajaan Jeumpa dan Samalanga. Meurah Silu, adik kandung Malik Ahmad, dilantik menjadi raja Pasé pertama, karena kualitas ketokohannya yang berhasil menghentikan perang antara Lhôk Sukon dan Geudông. Kata “Meurah” dalam bahasa Gayo, berarti “Malik” dalam bahasa Arab. Kata “Silu” dalam bahasa Gayo, bermakna “saléh” dalam bahasa Arab. Itu sebabnya, Renggali dari dataran tinggi Gayo ini kemudian populer dengan panggilan Sultan Malikussaléh.

Selain itu, Meurah Pupuk, yang mengembangkan agama Islam ke Lamno Daya; Meurah Bacang, yang mengembangkan agama Islam ke Tanah Batak; Meurah Putih dan Meurah Item (Hitam), yang mengembangkan agama Islam ke daerah Beracan Meureudu; Meurah Jernang, yang mengembangkan agama Islam ke Kalalawé Meulabôh; Meurah Silu (bukan Meurah Silu yang kemudian menjadi Raja Pasé), yang mengembangkan agama Islam Gunung Sinubung Blang Kejeren, adalah juga Renggali-Renggali yang megah dalam sejarah pengembangan Islam di Aceh. Sampai sekarang keturunan mereka masih memakai gelar “Meurah”, yang berasal dari keturunan Munyang Mersa, nenek moyang orang Gayo.

Tokoh Gayo di atas adalah Renggali-Renggali berasal dari jenis benih unggul, yang watak dan kualitasnya melebihi standar umum dan dipandang sebagai representatif dari semua sebutan dan jenis Renggali yang kita kenal. Keharuman Renggali unggul ini menembus tembok sentimen sukuisme, clan, fanatisme dan ethnosentris yang kaku. Mereka mampu mengalahkan harumnya bunga-bunga dari jenis lain, sekalipun Seulanga di Aceh Pesisir, yang datang bertandang dari kaum minoritas, tetapi mampu bersaing secara sehat dalam kancah politik Aceh, megah dan dikagumi.

Sementara itu, figur Seulanga di Gayo lebih dikenal sebagai toke. Lintas-dagang antara dataran tinggi Gayo dan Pesisir sudah berlangsung lama sekali. Kita bisa saksikan, pusat perdagangan strategis di kota Takengon dan daerah sekitarnya, didominasi oleh saudagar asal Aceh dan imigran asal Minangkabau. Orang Gayo tidak merasa iri dan benci, walau wilayah kedaulatannya dicoup oleh asing. Selain itu, interaksi sosial terjadi karena hubungan perkawinan. Diakui bahwa, silang budaya seni antara Seulanga-Renggali tidak mungkin dipadu, tapi tidak pernah beradu. Perbedaan bahasa bukan faktor perenggang dan berinteraksi, karena bahasa Melayu dipakai sebagai pertuturan sehari-hari. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi di Aceh dari zaman dahulu sampai sekarang. Surat-menyurat resmi, seperti: surat Panglima Polém Cs yang mengajak Teungku Tjhik Mahyuddin di Tiro menyerah pada tahun 1907 ditulis dalam bahasa Melayu Jawi, bukan bahasa Aceh.

Kisah di atas adalah khazanah cerita lama. Sekarang segalanya sudah berubah, terjadi globalisasi dan pergeseran nilai-nilai budaya yang terus menggerogoti keaslian budaya kita. Dan inilah kebodohan kesejarahan kita. Di kalangan komunitas Gayo, terjadi proses pemudaran (ubes). Renggali yang dahulu pernah mekar, kini tidak lagi harum di Aceh. Dalam konteks ini ada dua faktor penyebab. Pertama, faktor intern, yakni kurangnya penghayatan nilai-nilai sejarah Gayo dan masih mempertahankan nilai-nilai lama yang tidak seiring dengan tuntutan zaman. Padahal Tjèh Toèt pernah berdendang; “Tutu mesin gere mubelatah, mah ilen ku roda. Rôh ke lagu noya” (Padi yang digiling di pabrik sudah bagus, buat apa dibawa lagi ke Roda. Logiskah itu?) Secara pragmatis, Toét mengajak agar bersikap terbuka, kritis, peka dan cerdas membaca tanda-tanda zaman. Kedua, faktor extern, yakni munculnya krisis kepercayaan dengan menyekat Renggali-Renggali untuk berperan dalam jajaran birokrasi, khususnya di tingkat provinsi. Tindakan ini dilakukan secara sistematis lewat dominasi clan dan sentimen kesukuan terselubung. Misalnya saja, dari 21 gubernur Aceh (mulai Teuku Nyak Arief – 1945-1946 sampai kepada Irwandi Yusuf – 8 Februari 2007-2012), tidak sekuntum Renggali pun dipetik. Soalnya ialah tidak memenuhi standar verifikasi kualitas atau korban dari ketidakpercayaan? Hal ini perlu dikaji dan didiskusikan.

Yang menjadi kendala laten di kalangan kita ialah masih kentalnya budaya tabu dan “tak enak” mempersoalkan secara terbuka masalah politik dan sosial kemasyarakatan dalam urusan intern Aceh. Ini merupakan faktor penghalang untuk menyatukan persepsi tentang Aceh dalam arti perasaan memiliki dan tanggungjawab bersama. Jika nilai-nilai budaya tadi masih terus dipertahankan, sudah tentu melahirkan rasa cemburu dan praduga negatif antara sesama, sebab setiap institusi kemasyarakatan memiliki sentimen; rasa kebanggaan terhadap seni budaya, resam dan sejarah masing-masing.

Dalam kaitan itulah, orang Gayo merasa berjasa dalam sejarah kepemimpinan Aceh lewat Renggali-Renggali yang harum, tetapi tidak menduga kalau satu saat, jasa itu tidak dikenang dan tidak dihargai orang, lemas dalam cemas. Ketika tengah berada dalam situasi yang demikian, barulah orang Gayo nyeloteh; “Kusuen Lumu murip we kerlèng, kusuen budi murép we rèngèng”(Kutanam Keladi tumbuh juga enceng gondok, kutanam budi tumbuh juga lirikan sinis). Dalam dinamika sosial, melupakan jasa adalah sah-sah saja. Dalam pepatah Aceh disebut: “Leupah krueng, glung rakit” (Selamat ke seberang sungai, tendang rakit). Hal ini terjadi disaat Renggali dinilai tidak lagi diperlukan sebagai tiang penopang. Bagaimanapun juga, tindakan seperti ini, bukan berarti mengubur atau mengurangi arti sejarah itu sendiri.

Akankah Renggali tidak megah lagi di Bireuen, dan Seulanga tidak megah lagi di Takengon? Secara politik-geografi akan terbukti seandainya provinsi ALA wujud. Jika kita mau jujur, kehadiran provinsi ALA sebenarnya konsekuensi logis dari prilaku kolektif, yang selama bertahun-tahun menabur ketidakpercayaan, pilih kasih dan ketidakadilan dalam konstribusi dan peluang berpartisipasi dalam birokrasi kepada non komunitas Aceh Pesisir.

Sekarang, tibalah waktunya kita menuai Provinsi ALA. Bersyukurlah! Mengapa mesti ditolak, dibenci dan munafik. Inilah hasil karya kita. Apalagi Provinsi NAD dan ALA berada dalam kandungan NKRI dan sama-sama satu Ibu dan menyusu kepada induknya – Jakarta. Malah sepuluh provinsi lain boleh saja lahir di bumi Aceh, yang pasti, Aceh sudah memiliki surat tanah -sertifikat- sebagai bukti sebuah negara berdasarkan peta yang dibuat dibuat oleh Inggeris tahun 1883 dan 1890. Ketahuilah Renggali selamanya akan mencintai Seulanga, tapi cinta tak mesti harus bersatu. Bukan?

*Penulis adalah Director Institute for Ethnics Civilization Research, Denmark

Oleh Yusra Habib Abdul Gani *)

QURRATA‘AINI, asal dataran tinggi Gayo, adalah seorang tokoh wanita Aceh yang sejak kecil sudah melekat ciri-ciri kepemimpinan dan membela kebenaran. Beliau cerdas, menguasai ilmu agama, politik, falsafah dan hukum. Oleh sebab itu, Raja Linge mengutus Qurrata‘aini sebagai wakil resmi dari Kerajaan Linge dalam Parlemen Aceh di Kutaraja. Prestasi gemilangnya, sempat menggemparkan dunia pradilan Aceh pada ketika itu, hanya saja tidak diketahui secara meluas, karena kurangnya minat para pakar sejarah (khususnya dari Gayo) untuk meneliti dan menulis demi memperkaya khazanah sejarah Aceh.

Jadi, wajar, jika hanya ketokohan Tjut Malayati, Tjut Muthia, Tjut Njak Dien, Tjut Meuligoë, Tjut Meurah Gambang dan Tjut Meurah Intan, yang mencuat dan mendominasi referensi sejarah wanita Aceh. Terlebih dari itu, ketokohan wanita Aceh dalam perang melawan penjajah -keperkasaannya- diidentikkan dengan kaum lelaki, tidak dalam arti lain. Padahal, Tajul Alam Syaifiatuddin, Nurul Alam Nakiyatuddin dan Inayatsyah Zakiyatuddin adalah diantara wanita yang tidak kurang harumnya dalam lembaran sejarah Aceh, tetapi deretan nama wanita yang disebut terakhir ini kurang populer berbanding ketokohan militer wanita Aceh. Apakah ini suatu indikasi bahwa wanita Aceh hanya suka dengan perang?

Qurrata‘aini punya warna lain, berkiprah dalam dunia politik, hukum dan telah menempatkan dirinya sebagai satu-satunya wanita Aceh yang disegani dan layak menduduki kursi Parlemen pusat pada masa pemerintahan Sultan Ali Mughayatsyah. Bertandang, meski seorang! Pandangan beliau tentang aplikasi hukum yang mengetengahkan ijtihad -penafsiran intensive- telah menjadi yurisprudensi menarik dalam dunia Pradilan Aceh, karena memadukan atau memasukkan unsur hukum Adat Gayo ke dalam hukum Islam yang diterima oleh Mahkamah Qadhi Maliku ’Adil, tanpa mengenyampingkan makna hukum Islam.

Ceritanya begini: ’Sebelum Johansyah (Raja Linge ke-12) dilantik oleh Sultan Aceh menjadi Panglima perang melawan Portugis di Selat Melaka dan Tanah Semenanjung Malaysia, sudah mempunyai seorang anak lelaki [yang kemudian memangku [Raja Linge ke-13] Dalam missi tersebut; selain berhasil meredam kekuatan Portugis, Johansyah mempersunting putri Sultan Johor dan dikaruniai dua anak lelaki bernama: Bener Merie dan Sengeda. [Johansyah mempunyai tiga isteri, yaitu: Ibu Raja Linge ke-13 (isteri pertama); Nio Niang Lingké -Putroê Nèng- (isteri kedua), tidak ada zuriat; Putri Sultan Johor, (isteri ketiga) Ketika bertugas di kepulauan Riau, tiba-tiba Johansyah jatuh sakit dan meninggal dunia. Makam Johansyah, hingga sekarang masih tegak dan dipelihara dengan baik di Pulau Lingga, Riau.

Suatu ketika, ketika Bener Merie dan Sengeda sudah dewasa, mereka meminta restu Ibunya, supaya dibolehkan ikut rombongan Raja Linge, seusai menghadiri Sidang tahunan Raja-raja seluruh Aceh di Kutaraja. Untuk melicinkan jalan, mereka bisikan kepada Syirajuddin (Perdana Menteri Linge, berkedudukan di Serule). Pendek cerita, sampai di Istana Kerajaan Linge, suasana mulai heboh dan bisik-bisik; siapa gerangan dua remaja yang ikut dalam rombongan? Tanpa disiasat lebih dahulu, Raja Linge ke-13 terus menyiapkan algojo untuk ’menghabisi‘ Bener Merie dan Sengeda dengan tuduhan sebagai mata-mata, padahal keduanya ialah saudara satu Ayah, lain Ibu dengan Raja Linge ke-13.

Untuk itu, Raja Linge ke-13, menyusun dua regu. Regu pertama, bertugas untuk membunuh Bener Merie, yang komandannya ialah Raja Linge ke-13 sendiri. Regu kedua, bertugas untuk membunuh Sengeda, yang komandannya ialah Syirajuddin. Setelah dua hari dalam perjalanan, regu pertama tiba di Samar Kilang. Di sinilah Bener Merie baru sadar dan tahu bahwa dirinya akan dibunuh. Sebelum jiwanya melayang, dia menangis tersedu-sedu, menderu dan meratap hingga mengoyak angkasa biru dan keheningan alam semesta agar Allah Maha kuasa tahu, bahwa nyawanya tinggal menghitung detik waktu, karena tidak menyangka peristiwa ini akan berlaku. Tempat Bener Merie menangis dan menderu ini dinamai: “Wihni Bernguk” (“Sungai isak-tangis”). Bener Merie dibunuh di hulu “Uning”, suatu kawasan terpencil di Samarkilang.

Akan halnya dengan Sengeda, berhasil diselamatkan oleh Syirajuddin, yang dikenal ’alim dan berbudi baik. Untuk mengelabui Raja Linge ke-13, Syirajuddin terpaksa mengeksekusi seekor kucing, diletakkan dalam Kerenda dan dimakaman. Kuburan Kucing yang tak bersalah (innosence) ini dinamai: “Tanom Kucing” (“Tanam Kucing”) terletak di daerah Serule.

Pada persidangan tahunan Raja-raja seluruh Aceh berikutnya, terungkap sepak terjang Raja Linge ke-13, atas laporan Sengeda dan Syirajuddin (Perdana Menteri Linge). Kasus ini menjadi salah satu agenda pokok dalam persidangan Raja-raja seluruh Aceh waktu itu. Sultan Aceh kemudian menyerahkan perkara tersebut kepada Qadhi Malikul ’adil untuk mengadili.

Setelah mendengar keterangan saki-saksi dan bukti-bukti yang ada, maka Qadhi Maliku ’adil menjatuhkan hukuman mati (qishash) kepada Raja Linge ke-13, karena telah terbukti dengan sah melakukan delik pembunuhan berencana. Hal ini termaktub dalam Al-Qur‘an, surat Al-Baqarah, ayat 178: “… Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema‘afan dari saudaranya [Ahli waris], hendaklah yang mema‘afkan mengikuti dengan cara yang baik dan yang diberi ma‘af membayar diyat kepada yang memberi ma‘af dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat…”

Sebagai pakar hukum Islam dan anggota Parlemen wakil dari Kerajaan Linge, Qurrata‘aini merasa keberatan dengan hukuman qishash yang dijatuhkan kepada Raja Linge ke-13, walaupun sudah terbukti melakukan pembunuhan. Kebenaran mesti ditegakkan, walaupun langit akan runtuh! Dalam persidangan, Qurrata‘aini menyampaikan pledoi menarik dan ilmiah, yang mempersoalkan tentang kepastian hukuman qishash yang dijatuhkan kepada Raja Linge ke-13. Pledoi Qurrata‘aini bukan saja membentangkan dalil-dalil Qur‘ani, tetapi juga legalitas hukum Adat Gayo, demi melengkapi referensi Qadhi Malikul ’adil. “Ya benar, Al-Qur‘an telah menentukan hukuman qishash kepada sipembunuh. Ini wajib ditegakkan! Tetapi jangan lupa bahwa, masih dalam ayat yang sama, tertera: “… Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema‘afan dari saudaranya [Ahli waris], hendaklah yang mema‘afkan mengikuti dengan cara yang baik dan yang diberi ma‘af membayar diyat kepada yang memberi ma‘af dengan cara yang baik pula…” Sehubungan dengan itu, putusan Majlis hakim tidak boleh dilaksanakan, sebelum terlebih dahulu memanggil dan mendengar keterangan Ahli waris, yaitu: Sengeda dan Ibunya. Untuk itu, saya siap menghadirkan mereka di depan Mahkamah yang terhormat ini.” Demikian antara lain bunyi pledoi Qurrata‘aini.

Sementara itu, di celah-celah proses persidangan yang berlangsung alot, Qurrata‘aini melobby Sengeda dan Ibunya yang dirundung malang. Kepada Sengeda, Qurrata‘aini berkata: “Abangmu (Bener Merie) sudah tiada dan tidak mungkin kembali lagi. Jika Raja Linge ke-13 dieksekusi, berarti Anda kehilangan dua saudara. Relakah Anda mema‘afkan? Inilah satu-satu jalan menyelamatkan nyawa Raja Linge ke-13.

Dalam Islam, perintah qishash adalah hak Allah yang wajib didahulukan, bukan sebaliknya. Artinya, hukuman mati (qishash) tidak dilaksanakan, jika ahli waris mema‘afkan. Segeda dengan ikhlas memberi ma‘af.

Setelah mendengar pledoi dan kesaksian Sengeda dan Ibunya, maka Majlis Hakim menukar hukuman mati (qishash) ke atas Raja Linge ke-13 dengan memerintahkan membayar diyat kepada Ahli waris. Qurrata‘aini mengusulkan: “selain membayar diyat, Raja Linge ke-13 juga dikenakan sanksi adat, yakni: wilayah kuasa hukumnya dipersempit, baju kebesaran dan Bawar (Pedang) Kerajaan Linge ditanggalkan.” Usul tersebut dikabulkan oleh Majlis Hakim. Akhirnya, Raja Linge ke-13 yang dengki, irihati dan buruk sangka (prejudice), pulang kampung dengan hina dan tercela.

Qurrata‘aini yang diceritakan panjang-lebar tadi ialah: nama Datu Beru sewaktu kecil. Dalam bahasa Gayo: “Geral turun mani.” Diriwayatkan, dalam perjalanan dari Kuta Raja menuju Takengon, setibanya di Ulung Gajah, tiba-tiba Datu Beru jatuh sakit. Para staffnya mengusung dengan tandu. Akhirnya, beliau meninggal dan dimakamkan di sebuah bukit di Kampung Tunyang, Acheh Tengah. Datu Beru adalah benih unggul (“énéh bereden”) yang sulit dicari penggantinya, walau pun riwayatnya sudah lebih dari lima abad yang silam. Datu Beru; … Datu kita!

*) Penulis adalah Director Institute for Ethnics Civilization Research Denmark

Source: http://www.yusrahabib.blogspot.com

Oleh SUBAYU LOREN


Politik Elektoral 2009

Salah satu yang saya catat dari kegiatan Belajar Bersama, 9 – 13 Februari lalu di Denpasar adalah mengenai sikap pesimis kelompok Pro Demokrasi dan Gerakan Sosial di Indonesia terhadap momentum politik elektoral 2009, yang hasilnya dinilai sama dengan dengan hasil Pemilu tahun 2004. Karenanya “ Indonesia tidak kemana-mana!” sebut pengurus Wisnu, organisasi yang mengkuatirkan tenggelamnya budaya Bali ditengah semarak Visit Indonesia.

Tipisnya capaian harapan perubahan dari proses politik electoral 2009, bisa disimak dari pendapat kader-kader gerakan sosial yang ikut menjadi Caleg partai PDIP-Bali, bahwa orang yang akan memenangkan Pemilu legislatif, April nanti: Pertama; orang yang memiliki kemampuan pinansial, dan Kedua; orang yang punya popularitas. Yang tidak masuk dalam kategori dua jenis manusia itu, musti tunggu bantuan malaikat atau jin untuk memeroleh suara pemilih. Hal ini selaras dengan permintaan kebutuhan masyarakat pemilih di Bali yang terarsir dalam 3 tuntutan; perbaikan atau pembuatan jalan ke desa-desa, pura, atau Babi.

Karenanya, gerakan sosial sendiri berupaya memaknai politik electoral 2009 dengan beragam respon: dengan intervensi politik, dalam praktiknya ikut menjadi Caleg partai tertentu, ada yang membentuk organ politik partai yang diupayakan bertarung dalam Pemilu, selebihnya masuk ke dalam gerbong “White Party” alias Golput.

Yang berbeda dan menurut peserta Belajar Bersama perlu dijadikan pembelajaran bagi gerakan di Indonesia adalah keberhasilan kaum gerakan memimpin di Aceh. Pintu pertarungan politik yang terbuka, benar, terbukti bisa memenangkan kaum pergerakan yang diwakili oleh mantan GAM dan gerakan sosial SIRA dan SMUR. Gerakan sosial telah tertransformasi dengan hasil yang cukup gemilang ke dalam gerakan politik.

Indonesia Menggugat atau Menggugat Indonesia

Malam terakhir, peserta Belajar Bersama, termasuk saya tentunya, menghadiri Monolog Indonesia Menggugat, pembacaan pledoi Bung Karno yang dibawakan Wawan Sofwan di Balai Pelatihan Guru. Tapi apa lacur, forum tersebut menurut peserta yang hadir lebih pantas disebut sebagai forum “Menggugat Indonesia ”. Pasalnya, sebut Khalid Muhammad mantan Direktur Eksekutif WALHI, elit-elit negeri ini telah menggadaikan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki republik yang baru saja lahir itu untuk membayar seluruh hutang Hindia Belanda di Meja Bundar (atau KMB).

Pius Ginting, Officer Publikasi WALHI Eksekutif Nasional, melukiskan di dalam KMB, terdapat perjanjian ekonomi keuangan (financial-economic agreement), yang mengatur; Pertama, penyelesaian seluruh hutang Belanda selama perang akan menjadi tanggungan pemerintah Indonesia, 3 Milyar Gulden utang domestic dan 3,3 Milyar Gulden utang eksternal. Kedua, korporasi Belanda tetap beroperasi di Indonesia .

Belum selesai hutang Hindia Belanja terbayar, belum juga kering air mata rakyat atas beragam peristiwa yang membelit kehidupan mereka, rakyat negeri ini “dipaksa” memasuki penderitaan jilid II. Pasalnya, elit-elit politik negeri ini kembali menyerahkan pengelolaan SDA-nya kepada kekuatan asing melalui disahkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing, tahun 1967.

Sebuah fakta yang perlu diselidi, ternyata peraturan yang memberi jalan penghacuran SDA secara massif tersebut ditandatangani oleh Soekarno, Presiden pertama RI yang dikenal getol mempropagandakan “Go to hell with your aid” kepada dunia. Jadi dia menyerukan Indonesia keluar dari lembaga PBB, tapi membuka penguasaan SDA republik dalam cengkeraman Bank Dunia, IMF dan IGGI. Ya, “keluar dari mulut harimau, tapi masuk ke dalam mulut buaya” kata pepatah Melayu. Kebijakan dikeluarkan oleh Soekarno menjelang kejatuhan kekuasaannya tahun 1967.

Tak sulit menemukan jejak kaki tangan lembaga keuangan di dalam birokrasi pemerintah. Di Bappenas dan berbagai kantor kementerian. Sejumlah regulasi pun telah berhasil digolkan berkat kehadiran mereka ini, ada UU SDA, UU Mineral yang mengatur cengkeraman kapitalisme international. Dalam kamus kelompok demokrasi, mereka ini adalah refresentasi politik dominan yang menguasai nusantara, campuran pemodal asing yang di back up elit-elit politik dalam negeri.

Hal ini membuat saya sejenak menoleh ke Aceh, kepada peristiwa yang masih hangat. Diberitakan betapa risihnya Irwandi Yusuf beberapa waktu lalu, yang geram dengan “political decay” yang dihembuskan kalangan politik berbendera “hijau” di Aceh, yang menggugat para “pendekar rambut perak” yang bercokol di kantor Gubernur. Sesuatu yang lajim, dan telah lama terdapat di kantor-kantor Pemerintah Pusat, Jakarta – yang menggambarkan hubungan istimewa birokrat kapitalis dengan kekuatan asing.

Perih Komunitas Lokal

Ekspoitasi SDA besar-besaran sejak tahun 1974 di Kalimantan Timur, menurut Azman Azis, Direktur Eksekutif Naladwipa Samarinda, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Malah sebaliknya ekspoitasi SDA justru melipatgandakan kemiskinan dan kemelaratan, di tangan rezim Orde Baru.

Kekayaan alam nusantara terkuras, akibatnya komunitas Kenyah, kini mengganti bulu burung Enggang asli dengan imitasi yang terbuat dari plastik, dalam komodifikasi budaya yang sedang digalakkan pemerintah daerah.

Hutan di Kalimantan Timur sudah botak, burung Enggang sulit dijumpai. Sementara komunitas Tunjung-Benuaq kewalahan mendapatkan kayu Ulin yang biasa mereka ukir yang digunakan dalam upacara Taun (bersih desa) dan Kewangkay (upacara buang bangkai).

Bagaimanakah pula komunitas masyarakat Gayo Takengon mengembalikan “jam alami” mereka, Bangau, yang telah lama pindah karena habitatnya “Paya Ilang” tengah berproses menjadi terminal bus.

Bangau telah menjadi jam alami bagi masyarakat Gayo selama berabad-abad, penanda bagi pekerjaan banyak orang dimulai pada pagi, dan berakhir bersamaan dengan Bangau kembali ketika senja. Pedih, harmoni manusia dan alam itu telah ditelan kebijakan, dimana peran Bangau telah digantikan deringan jam “beker”.

Kisah pilu tentang alam yang dieksploitasi dan berimplikasi pada tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat ini, mewakili ribuan cerita pilu hancurnya kebudayaan komunitas masyarakat lokal di seantero nusantara.

Pelajari dan Berkemas

Kisah hancurnya SDA di Kalimantan Timur tak lepas dari peristiwa politik yang melatarbelakanginya . Di tahun 1963, dari Jakarta dikumandangkan kampanye “Ganyang Malaysia ”. TNI yang mengambil basis di Apo Kayan membentuk milisi-milisi sipil Dayak dan “memaksa” mereka menghadapi tentara Gurka Malaysia .

Tetapi yang terjadi malah PERANG SAUDARA saudara antar Dayak di kawasan perbatasan, karena Malaysiapun menggunakan strategi yang sama. Bedanya, bila Dayak Malaysia usai masa konfrontasi, mereka segera memasuki masa gemilang pembangunan, maka komunitas Dayak tanah air dikejar-kejar, dan kehilangan identitas mereka.

Banyak sedikitnya, situasi yang kita alami layaknya pengalaman masyarakat Dayak di Kalimantan. Atas nama penyapuan Komunisme, masyarakat Gayo harus kehilangan sekitar 2.500 warga mereka yang berprofesi sebagai guru. Sebuah kehilangan yang sangat besar, bagaimana tidak, bukankah peristiwa ini merupakan titik balik masyarakat Gayo kembali ke abad kegelapan, kebodohan. Dan tahun-tahun berikutnya, kita pun makin tenggelam oleh yang namanya negara tunggal ika, yang mengharamkan kemajemukan melalui pemberlakuan UU No 5 Tahun 1979.

Haruslah kita berani mempelajari dan mendapat pembelajaran dari mana kita dulunya dibawa, sehingga beginilah kita sekarang ini. Karenanya seperti kata Tan Sri Muhammad dalam pidatonya mengenai pemberantasan kemiskinan dan kebodohan di Malaysia . “Kain kami sudah jadi, dari satu persatu helaian benang yang kami rajut”. Sementara kita, diperbudak oleh suara yang mengarahkan kita membenci saudara kita yang meraih segenggam cahaya di ujung lorong kegelapan. Wallahu alam. []

Oleh AMDY HAMDANI [1]

Pengantar

Ribuan massa berjubah kepung Monas. Demikian headline beberapa surat kabar nasional ketika terjadi insiden kekerasan bertepatan dengan hari peringatan Kesaktian Pancasila. Insiden Monas yang terjadi awal Juni 2008 lalu masih segar diingatan kita. Benturan fisik yang dilakukan oleh sekelompok massa berbasis agama terhadap kelompok massa lainnya, kontan memunculkan kata kunci penting yaitu milisi sipil. [2]

Praktek-praktek kekerasan sejumlah kelompok atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terjadi di negeri ini sebenarnya bukan barang baru. Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta misalnya, mencatat sudah sejak tahun 2000 ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) melakukan tindak kekerasan dan melegitimasi tindakannya itu atas nama agama. Aksi kekerasan yang fenomenal terjadi adalah aksi terhadap massa dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Berpendapat dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan mengusung isu pembubaran Jamaah Ahmadiyah. Sejumlah simpatisan dan anggota AKKBB terluka oleh penyerangan massa yang terorganisir itu.

Harus diakui bahwa keberadaan milisi sipil bukan monopoli kaum “Islam pinggiran” seperti Laskar Jihad atau FPI. Milisi sipil dapat dengan mudah dijumpai di partai politik (parpol) besar seperti Satgas PDI-P, Pemuda Ka’bah atau Angkatan Muda Partai Golkar. Di lingkungan kampus, laskar sipil ini mewujud dalam Resimen Mahasiswa (Menwa). Sementara kelompok lain atau organisasi pemuda (OKP) binaan TNI dan Polri seperti Pemuda Pancasila dan Pemuda Panca Marga ataupun Laskar Siliwangi acapkali digunakan sebagai kekuatan anti demonstrasi dan aksi penggusuran tanah milik rakyat.

Untuk lebih mengentalkan keberadaannya mereka turut men’dandani’ dirinya dengan nama organisasi beraroma perang, memakai pakaian seragam mirip serdadu, badge, mendapat pelatihan semi militer, sampai mempersenjatai diri dengan pentungan, senjata tajam, hingga bedil.

Sementara insiden Monas hanyalah puncak dari gunung es yang dibiarkan keberadaannya oleh otoritas sipil (baca : Pemerintah) dan pembahasan mengenai milisi sipil ini menjadi menarik karena masyarakat setuju dan menghimbau dengan kuat agar pemerintah menertibkan bahkan menghapus keberadaannya, apalagi keberadaan milisi sipil dipercaya banyak pihak tidak lepas dari kepentingan “oknum” militer, polisi dan intelijen. Tetapi kesan tidak mudah menertibkan milisi sipil juga masih tertanam kuat karena aparat keamanan seakan makin tidak berdaya ketika terjadi kekerasan antar sesama milisi sipil tersebut. Negara seakan membiarkan masyarakat jatuh dalam situasi saling “mangsa dan terkam” antar sesama.

Sikap lunak pemerintah mengundang tanda tanya karena memberi peluang kepada milisi sipil di masa mendatang masih bisa mengambilalih peran-peran penegakan hukum, begitupun dengan dukungan dari politisi DPR yang setengah hati terhadap pembubaran milisi sipil. Sementara kelambanan dan pembiaran aparat memunculkan dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mencederai demokrasi.

Tulisan ini berupaya menggambarkan dan menganalisis seputar latar belakang keberadaan milisi sipil di Indonesia, pemahaman mereka tentang nilai HAM dan demokrasi karena kecenderungannya yang mengabaikan nilai-nilai HAM dan demokrasi, akuntabilitas dan transparansi organisasinya, serta kemungkinan mengakomodasi masalah milisi sipil ini sebagai bagian dari agenda kerja RSK di Indonesia.

Milisi Sipil: Kemunculan dan Pengertiannya

Awal tahun 1900-an dikenal sebagai tonggak sejarah kebangkitan nasional. Pada periode tersebut muncul organisasi-organisa si pergerakan seperti Boedi Oetomo dan Syarikat Islam. Organisasi-organisa si itu memiliki andil dalam hal mengusir penjajah sehingga kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kemerdekaan negeri ini.

Di Indonesia dalam periode kemerdekaan terdapat laskar-laskar (Hizbullah, Pesindo, TNI Masyarakat) dengan afiliasi pada kelompok atau parpol tertentu. Hal serupa terjadi juga di Lebanon di mana terdapat berbagai laskar yang berorientasi pada aliran agama dan kelompok politik. Demikian juga di Jerman pada zaman Hitler terbentuk laskar partai Nazi seperti SA dan SS dan di Italia pada zaman Mussolini terdapat laskar Fasis.

Ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan milisi ini termuat dalam hukum humaniter, yakni dalam Pasal 1 Hague 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa 1 tahun 1949, pasal 13 Konvensi Jenewa II tahun 1949, Pasal 4 A (1) dan (2) Konvensi Jenewa III tahun 1949, serta Pasal 43, 44, dan 50 protokol tambahan I tahun 1977.

Dalam hague regulation disebutkan bahwa perang bukan hanya dilakukan oleh prajurit tetapi juga oleh milisi dan volunteer dengan ketentuan ada komando yang bertanggung jawab, menggunakan tanda pembeda atau atribut yang mudah dikenali dari jauh, membawa senjata secara terbuka dan melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Sedangkan pengertian milisi pada protokol tambahan 1977 adalah dimungkinkannya penggunaan milisi untuk melakukan operasi di luar wilayah negaranya. Jadi, milisi tidak hanya digunakan untuk keperluan bertahan, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan gerakan operasi penyerangan ke negara lain. Dalam black law dictionary sendiri disebutkan bahwa yang dimaksud milisi adalah warga negara yang dipersenjatai dan dilatih, khususnya oleh negara untuk melaksanakan tugas militer secara terpisah dari angkatan bersenjata reguler.

Amerika Serikat (AS) cohtohnya, dalam konstitusinya mengatur secara tegas mengenai milisi. Bahkan, diatur tentang kewenangan tiap negara bagian untuk mengorganisir, melatih dan menugaskannya. Namun , AS mencabut wajib militer setelah mengalami kegetiran dalam perang Vietnam . Penghapusan wajib militer di sana ditindaklanjuti dengan kebijakan pendayagunaan persenjataan berteknologi canggih. Sehingga secara fisik prajurit AS tidak langsung berhadap-hadapan dengan lawan, yang dengan demikian meniadakan korban manusia Amerika. Demikian pula dengan konstitusi Swiss dan Kolombia.

Sedangkan di Indonesia, keberadaan organisasi pergerakan atau organisasi massa lainnya awalnya diatur  dalam Stb. 1870-64 tentang Perkumpulan- perkumpulan Berbadan Hukum. Peraturan yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama hingga 1985. Baru kemudian lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang masih digunakan hingga kini.

Dalam Pasal 1 UU No 8/1985 itu disebutkan, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam membuat UU yang disahkan Presiden Soeharto tanggal 17 Juni 1985 itu. Pertama, pendekatan asas tunggal Pancasila. Kedua, menyangkut usaha membasmi ideologi komunis. Dan ketiga, pengaruh doktrin wadah tunggal. Sehingga proses pembentukan UU itu lebih kepada faktor politis ketimbang sudut hukum.[3]

Sedangkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, menyebutkan tentang keberadaan milisi berbasis komponen sipil yang mendukung sistem keamanan nasional, seperti Pecalang di Bali dan Amphibi di Lombok. Namun Pecalang di Bali yang dikenal sebagai kelompok pemuda pengamanan desa yang secara tradisional bertugas untuk menjaga upacara adat, juga pernah terlibat dalam pengamanan kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjadi aparatus orang Bali dalam aksi razia terhadap pendatang.[4]

Kelompok yang berbasis kesukuan lainnya yaitu Forum Betawi Rempug (FBR), Forum keluarga betawi (Forkabi) dan PAKU Banten di Lampung. Para ormas ini juga diketahui memiliki kedekatan politik dengan pejabat badan pemerintahan dan pemeritah lokal/setempat.

Mengenai kelompok Pemuda Pancasila, studi Loren Ryter (1998)  patut diperhatikan. Menurutnya, muncul dan mengemukanya Pemuda Pancasila di akhir zaman Soeharto adalah akibat dari kebutuhan (yang sudah dirancang sejak awal Orde Baru) untuk mentransformasikan nasionalisme revolusioner pemuda setelah kemerdekaan ke dalam nasionalisme yang diekspresikan melalui negara (yang telah mempribadi). Transformasi ini dilakukan tanpa mengorbankan semangat yang dimiliki pemuda. Karena perjuangan selalu harus memperoleh imbalan yang bersifat pribadi, para pemuda itu lalu berubah menjadi preman. Preman sendiri merupakan kata baru untuk sosok tradisional: para pemuda jagoan, bandit, dan petualang. Disini perjuangan menjadi identik dengan perebutan lahan. Dalam kajian Loren, istilah preman dan pemuda menjadi suatu pertanda yang merujuk pada makna yang kurang lebih sama.[5]

Pelaksanaan milisi ini dibahas juga dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 di mana Presiden Soekarno dalam pembahasan pasal 30 ayat 1 (”Tiap-tiap warga-negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”) menyambung ayat ini dengan kata-kata: “konsekwensinja milisi” (M. Yamin, 1971: 423). Ayat ini memang agak kontradiktif karena terdapatnya kata kewajiban dan hak, padahal bela negara biasanya merupakan kewajiban dengan sanksi. Mereka yang menolak akan mendapat sanksi walaupun alasannya berdasarkan keagamaan seperti yang terjadi pada kasus Muhammad Ali ketika menolak wajib militer ke Vietnam .

Sementara dalam konsep hukum jelas terdapat perbedaan antara militer dengan sipil. Perbedaan karakteristik, fungsi dan kedudukan mengharuskan adanya klasifikasi dalam konsep kewarganegaraan. Karakterisitik militer yang terikat pada hirarki, komando serta perintah tidak ditemukan dalam kehidupan warga sipil. Sehingga bila terjadi pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh militer sesuai dengan karakternya tidak dapat dilakukan oleh warga sipil.[6]

Hal ini sejalan dengan Hukum Humaniter Internasional dalam penerapan prinsip pembedaan (distinction principle) yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.[7] Hukum Humaniter Internasional yang dipraktekkan oleh angkatan bersenjata memandang semua prajurit dalam satu prinsip kesamaan (equality) meski dalam kenyataannya lebih banyak penekanan pada kewajiban-kewajiban (duties) tinimbang hak-hak (rights). Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (1975) harus diperlakukan sama tanpa perbedaan yang merugikan atas dasar suku, kebangsaan, kepercayaan, agama atau pandangan-pandangan politik.[8] Prinsip pembedaan merupakan landasan utama yang membagi penduduk (warga negara) dalam dua kelompok ketika terjadi konflik bersenjata. Kelompok pertama adalah kombatan (combatant) yaitu kelompok yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities) sedangkan kelompok yang lain adalah penduduk sipil.[9]

Pembahasan mengenai pembelaan negara dalam pasal 30 UUD 1945 dijabarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 1982  tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI pasal 20 di mana para wajib militer tersebut disebut sebagai Rakyat Terlatih. Penggunaan istilah Ratih (trained civilian) sebagai pengganti milisi atau wajib dinas militer (compulsory military service) menghasilkan kerancuan. Selama ini Ratih dapat ditafsirkan secara luas sehingga mencakup setiap rakyat yang telah mendapat latihan militer (trained civilian) yang sebenarnya merupakan bagian dari aparat seperti Hansip, Banpol, Polsus KA, dan Jagawana (Kehutanan).

Sejak menjadi bagian dari aparat mereka bukanlah rakyat lagi yang berdwifungsi sebagai militer (citizen soldiers). Walaupun disebut Ratih, ciri-ciri umum milisi terlihat misalnya dalam pasal 20 ayat 1 disebut: ”Rakyat terlatih merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara wajib” dan pasal 20 ayat 2: ”Warga negara diikutsertakan secara bergilir dan berkala guna menunaikan Wajib Prabakti dan Wajib Bakti.”  Berdasarkan sifatnya yang wajib maka kelompok yang disebut Ratih tersebut haruslah berdasarkan paksaan dan dengan ancaman sanksi. Pengaturan rinci seperti ini memang belum ada dalam UU No.20/1982 dan dalam pasal 5  UU tersebut memang disebutkan bahwa ”Ketentutan- ketentuan mengenai Ratih akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. ”[10]

Definisi lainnya untuk milisi adalah perekrutan orang-orang untuk dijadikan serdadu; wajib militer. [11] Atau ada juga yang mengartikan milisi atau laskar sipil sebagai suatu kelompok penduduk sipil yang diorganisasikan untuk membentuk suatu jasa paramiliter. Dalam pengertian lain, milisi dapat dikatakan sebagai 1) pasukan cadangan resmi, yang terdiri dari tentara dari penduduk sipil, 2) pasukan polisi nasional di Rusia, dan negara CIS lainnya, serta Uni Sovyet: Militsiya, 3) Seluruh anggota populasi laki-laki yang mampu dalam suatu komunitas, kota, atau negara bagian, yang dapat mengangkat senjata untuk melawan tentara pendudukan, dan 4) Pasukan swasta, non-pemerintah, yang tidak harus secara langsung didukung oleh pemerintah suatu negara.

Milisi dibedakan dari angkatan bersenjata nasional suatu negara. Milisi dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer reguler, atau dapat pula menentangnya, sebagai contoh untuk melawan kudeta militer. Pada beberapa kasus, musuh dari para milisi adalah lawan politik domestik pemerintah. Pada banyak kasus, peran atau bahkan kehadiran milisi adalah suatu kontroversi. Untuk alasan ini, batasan hukum dapat diberikan terhadap mobilisasi dan penggunaan milisi.

Arti sebenarnya dari kata bahasa Latin adalah “aktivitas militer”, atau karena orang Romawi Kuno memanfaatkan milisi untuk memerangi kriminalitas dan membantu menanggulangi bencana, diartikan juga “aktivitas pertahanan”. Dalam penggunaan selanjutnya, istilah ini digunakan terutama merujuk untuk kelompok bersenjata.

Sedangkan keberadaan sederet front perlawanan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seperti yang terjadi di Aceh pada masa konflik dianggap sebagai upaya membela persatuan dan kesatuan dengan doktrinnya adalah bela negara. Dalam Konteks Aceh, segregasi sosial dibuat oleh negara yaitu negara merekrut milisi berdasarkan etnis rasial yaitu etnis Jawa dan Sumatera untuk melawan GAM.  Sedangkan di Timor Timur keberadaan laskar sipil itu juga disponsori oleh elit sipil dan militer saat itu. Hal yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Ambon dan Poso yaitu laskar jihad dan laskar kristus.

Jafar Umar Thalib – pemimpin Laskar Jihad – sendiri diketahui memiliki hubungan yang sangat dekat dengan figur-figur militer yang berpengaruh. Dialah yang menyediakan sukarelawan untuk berjuang selama konflik Maluku berlangsung. (Van Bruinessen, 2002: 145; lihat juga Noorhaidi Hasan, 2006).

Temuan lainnya, kemunculan laskar Kristus dan laskar Islam di Poso juga punya keterkaitan dengan krisis ekonomi politik dan sosial. [12] Krisis politik di tanah air menjadi ladang subur tumbuhnya milisi-milisi yang siap digerakkan. Hubungan elit politik dan para milisi berada dalam derajat saling menguntungkan, dimana elit politik membutuhkan kehadiran dan sekaligus memanfaatkan laskar-laskar itu sebagai kuda troya untuk kepentingan politik sesaat. Sementara milisi butuh dukungan politik dalam memainkan perannya dilapangan. Dalam bidang ekonomi, hubungan simbiosis mutualisme itu terlihat dari maraknya bisnis pengamanan yang terjadi saat eskalasi konflik meningkat. Inilah bisnis militer yang paling kecil stadiumnya di daerah konflik seperti Poso.

Muara munculnya fenomena milisi sipil sebagai paramiliter adalah konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) [13], konsep pertahanan dan keamanan yang dipandang tidak relevan lagi di negara hukum. Menjamurnya paramiliter di negeri ini, juga tidak terlepas dari kekosongan aturan yang spesifik berkaitan dengan laskar sipil. Artinya, sangat jarang terjadi tindakan hukum dikenakan kepada mereka secara organisasi.[14]

Angin reformasi 1998 juga memberi tempat bagi mereka yang membentuk kelompok milisi sipil ini dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meskipun dalam kenyataannya, para milisi sipil tersebut menutup keran kebebasan berpendapat dimuka umum. Dalam konteks ini homogenitas kebudayaan menjadi faktor potensial yang penting bagi kelangsungan hidup negara. Misalnya, desakan FPI agar pemerintah melarang dan membubarkan Jamaah Ahmadiyah yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Namun perkembangan negara yang dinamis kemudian melahirkan warga negara yang berpikiran kritis dan banyak berbicara mengenai kepentingan maupun tuntutan-tuntutanny a yang diajukan kepada negara. Sementara negara hanya mampu bertahan dari goncangan perubahan ekonomi jika penduduknya homogen secara kebudayaan.

Dalam dunia parpol keberadaan Satuan Tugas (satgas) – wujud lain dari laskar sipil – dinilai perlu sebagai barisan pengaman dalam kegiatan partai. Sejumlah Parpol mencoba memberi bantahan kalau satgasnya dianggap sebagai paramiliter dengan dalih satgas hanya berbekal pakaian dan uang. Didalam aturan parpol hanya dilarang memiliki paramiliter, tapi dibolehkan mempunyai satgas.

Banser menurut Hairus Salim HS dalam buku “Kelompok Paramiliter NU,” adalah lembaga semi-otonom dari Anshor, organisasi pemuda yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Anshor yang berdiri tahun 1930, pertama kali menyandang nama Nahdlatus Syubban (kebangkitan pemuda), kemudian berubah menjadi Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama (PNU, 1931), dan berubah lagi menjadi Anshor Nahdlatul Ulama (ANU, 1931), dan terakhir Gerakan Pemuda Anshor (Pemuda Anshor, 1949) yang dipakai hingga sekarang. Para anggota GP Anshor sendiri menolak jika disamakan dengan militer, dengan menyebut dirinya kelompok dengan ‘seragam tanpa seragam’. Dalam beberapa hal, Banser memiliki tingkat independensi dan otonominya sendiri, yang membuatnya mungkin bergerak diluar koordinasi dan arahan resmi GP Anshor maupun NU.

Wacana Pembubaran Milisi Sipil

Pasal 13 UU Ormas No. 8/ 1985 menyebutkan, pemerintah dapat membekukan pengurus pusat ormas yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, dan memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Amandemen terhadap UU Ormas sendiri sudah diajukan sejak tahun 2005, hal-hal yang perlu diatur antara lain soal akuntabilitas internal dan manajemen keuangan organisasi, selain juga perhatian terhadap pasal-pasal yang memberikan tempat bagi ormas mengambil peran-peran kepolisian. Pendapat lain mengatakan jika UU Ormas No. 5/1985 dirasa belum cukup, perlu diterbitkan aturan khusus tentang laskar sipil.

Desakan pembubaran milisi sipil dan menolak kemunculannya lagi berdengung kencang antara lain karena alasan adanya aktor kuat di belakang organisasi paramiliter yang digunakan sebagai alat pemukul dengan mengandalkan kekerasan dan intimidasi sehingga menimbulkan biaya demokrasi yang amat mahal. Seharusnya urusan keamanan cukup ditangani aparat keamanan saja.

Pengalaman telah membuktikan bahwa keberadaan milisi atau laskar sipil sudah saatnya ditertibkan. Keberadaan laskar sipil di Timor Timur menjelang jajak pendapat tahun 1999 menjadi pelajaran pahit karena menimbulkan kecaman dari dunia internasional. Penggunaan istilah “milisi” di Timor Timur saat itu merupakan hal yang baru. Namun melatih dan menggunakan orang Timor dalam satuan-satuan paramiliter sudah dimulai pada saat intervensi militer Indonesia terhadap Timor Timur tahun 1975. Pada tahun itu, satuan milisi tertua, Halilintar, dibentuk setelah dilaksanakannya program latihan militer rahasia di Timor Barat oleh pasukan khusus TNI sebagai pendukung dalam Operasi Flamboyan, suatu operasi militer rahasia terhadap pasukan Fretilin di Timor Barat pada pertengahan Oktober 1975. Halilintar sendiri dibubarkan pada tahun 1982, dan tidak dibentuk lagi sampai tahun 1998.

Merespon tuntutan yang berkembang – sejumlah kelompok milisi mengungkapkan telah mengadakan perubahan pakaian, pengkaderan dan pelatihan sebagai bentuk perubahan paradigma organisasi tersebut. Kelompok lainnya menjanjikan penggunaan otak – bukan otot – dalam menghadapi persoalan, tapi berkelit bahwa kekerasan yang terjadi adalah kekerasan personal. Sementara usaha pemerintah untuk menyedot habis kekuatan milisi sipil yaitu melalui Pembentukan Komponen Cadangan yang Rancangan Undang-undangnya (RUU-KCPN) sedang digodok saat ini.

Berkaitan dengan konteks Pemilu 2009, penertiban milisi sipil perlu dilakukan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi, pasalnya milisi sipil rentan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat sejumlah pihak dalam pemilu. Selain mengandalkan satgas, parpol juga masih membutuhkan paramiliter lain seperti barisan pendukung. Sehingga Show of force sejumlah parpol dalam pengerahan massa selama musim kampanye membuka peluang lahirnya organisasi paramiliter tersebut yang meski hanya simpatisan namun rela membela mati-matian parpol bersangkutan bila terjadi gesekan dengan parpol lain. Tindakan membela ini pun dipastikan bukan karena alasan ideology tetapi lebih kepada alasan materi. Sehingga parpol-parpol besar menjadi incaran organisasi paramiliter yang siap dengan sekian jumlah massa . Di satu sisi keberadaan mereka menjadi pelindung parpol, di sisi lain kehadiran mereka menjadi sumber kekerasan dengan menggunakan pola-pola militeristik dalam setiap penyelesaian masalah.

Keberadaan organisasi paramiliter ini jelas sangat riskan dari segi keamanan dan ketertiban sosial. Ketika kepolisian tidak mampu memainkan secara efektif fungsi-fungsi penjagaan keamanan dan ketertiban sosial, maka keberadaan organisasi paramiliter bisa memunculkan ketegangan dan konflik internal di antara mereka. Itulah salah satu alasan organisasi paramiliter perlu ditertibkan.

Sedangkan mantan aktivis HAM yang kini menjadi Panglima Laskar Islam Munarman, menyatakan pemberangusan terhadap ormas Islam merupakan bentuk kongkrit dan sisi lain peperangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mempertahankan dominasi kekuasaan pada sistem yang berlaku di Indonesia .

Milisi Sipil dan Agenda Reformasi Sektor Keamanan

Dalam agenda Reformasi Sektor Keamanan, keberadaan milisi sipil ini menjadi kontraproduktif dengan cita-cita reformasi. Pencabutan dwifungsi ABRI sebagai salah satu capaian dari agenda reformasi menjadi ironi ketika warga sipil berperilaku militeristik, sehingga muncul ungkapan bahwa ‘tingkah laku milisi lebih militer dibanding militer’ karenanya tidak mustahil hal tersebut akan menghembuskan isu comeback-nya militerisme.

Menjamurnya organisasi milisi yang rentan melanggar HAM dan demokrasi juga bisa dipandang sebagai bagian dari tidak tuntasnya reformasi sektor keamanan. Pasalnya, tuntutan pembubaran organisasi Pamswakarsa bentukan Wiranto pada tahun 1999 semestinya menjadi titik awal pembubaran organisasi-organisa si massa sejenis. Namun yang terjadi saat ini pemerintah bersikap ambigu, hal tersebut tercermin dalam sikap pemerintah yang hanya mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) dalam menyikapi anarkisme tindakan Front Pembela Islam (FPI) terhadap massa AKKBB beberapa waktu lalu.

Bakal ditertibkan tidaknya milisi sipil sebenarnya dapat kita lihat dari sejumlah kepentingan- kepentingan politik yang bermain disekelilingnya. Pemerintah  dalam hal ini Depdagri dan DPR bukan mustahil hanya mengambil langkah wait and see untuk memutuskan hal  tersebut (ditertibkan atau tidak). Proses pengambilan keputusan persis seperti orang berdagang, menunggu musimnya tiba agar mendatangkan keuntungan yang berlipat, politik dagang sapi istilahnya. Pemerintah sendiri cenderung lebih suka cuci tangan dan membiarkan konflik horizontal terjadi agar masih ada pihak lain yang dapat dipersalahkan ketika konflik meletus. Hal ini agak berbeda dengan tindakan aktif pemerintah yang melarang maupun men-DPO-kan seseorang atau kelompok yang dianggap ekstrem atau dicap fundamentalis maupun melakukan perbuatan subversi,

Kasus Komando Jihad (1976-1981) misalnya, adalah bentuk nyata betapa pemerintah dalam hal ini militer langsung mengamankan kelompok tersebut karena Komando Jihad digambarkan dalam propaganda Orde Baru sebagai organisasi bawah tanah yang bertujuan mengambilalih kekuasaan dengan cara-cara kekerasan. Meski demikian, asal-usul Komando Jihad adalah sebuah misteri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa organisasi ini sengaja diciptakan Jenderal Ali Moertopo (pembantu utama Soeharto), sebagai pembenar bagi tindakannya menghancurkan oposisi Muslim. Pada periode tersebut Islam politik menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang memiliki potensi untuk memobilisasi diri dan dianggap sebagai pesaing serius yang potensial bagi Golkar – kendaraan politik Orde baru untuk menjamin sukses pemilu.

Salah satu pendukung klaim ini adalah Haji Wahyudin, salah seorang guru agama yang dipenjara pada 1980-an, dengan tuduhan terlibat dalam kelompok Teror Warman. Dia percaya bahwa Komando Jihad “diciptakan” untuk memberangus kaum Muslim yang dianggap Orde Baru sebagai ancaman. Skemanya adalah keterlibatan mereka dalam operasi Moertopo yang “mengundang” aktivis Muslim untuk bekerjasama dalam koalisi melawan komunis, yang mereka percayai, sedang dalam proses membangun kembali kekuatannya pasca kegagalan di tahun 1960an (Raillon 1994:215).

Klaim ini didukung pula oleh hasil evaluasi yang dibuat Golkar (1974-1975) untuk mendukung Pemilu berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan kemungkinan Golkar akan mengalami kekalahan dalam Pemilu. Menurut Jenderal Nasution, orang-orang yang dekat dengan Presiden Soeharto percaya bahwa Golkar akan sulit memenangkan Pemilu tanpa adanya suatu “situasi khusus”. Beberapa perwira militer yakin, akhirnya orang dekat Soeharto menciptakan “situasi khusus” dengan menggunakan label “Komando Jihad”.[15]

Walaupun secara terbuka Soedomo (Pangkopkamtib) mengatakan tidak ada kaitan hubungan antara “Komando Jihad” dengan partai politik, tetapi para pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (partai hasil fusi partai-partai Islam) meyakini bahwa pengungkapan kasus “Komando Jihad” dimaksudkan untuk “menjegal” perolehan suara PPP dalam pemilu.[16]

Dengan terbukanya kasus “Komando Jihad”, PPP yang mengandalkan suaranya dari kalangan Islam akan merasa dirugikan. Apalagi pada waktu itu lambang PPP adalah Ka’bah sebagai pemersatu umat Islam. Secara tidak langsung akan ada semacam “monster” bagi kalangan umat Islam yang memilih PPP dalam Pemilu karena bisa-bisa mereka dituduh sebagai pengikut “Komando Jihad” yang sewaktu-waktu akan ditahan oleh yang berwajib.[17]

Sementara semangat patriotisme (baca : bela negara) yang menjadi jargon dalam pembentukan kelompok milisi sipil pasca reformasi 1998 cukup menjadi ancaman serius bagi perlindungan dan pemajuan HAM (hak asasi manusia). Padahal hak hidup dan hak keutuhan jasmani adalah hak yang tak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun (non-derogable rights). Oleh karena itu ancaman terhadap kedua hak absolut ini akan menimbulkan pelanggaran serius HAM (gross violation of human rights) yang pelakunya bisa diajukan ke Pengadilan HAM.

Potensi kekerasan dari organisasi-organisa si milisi sipil ini juga sangat besar baik secara laten maupun manifes-nya. Organisasi milisi sipil ini juga sangat rawan digunakan untuk mengintimidasi atau menyerang pihak-pihak yang tak disukai atau rival politik. Bahkan organisasi milisi sipil juga sangat bisa digunakan sebagai alat pemerasan ekonomi untuk tujuan politik.

Sedangkan saat ini merebaknya fenomena milisi sipil dengan sendirinya menunjukkan bagaimana organisasi milisi sipil digerakkan oleh kelompok kepentingan tertentu yang memang tidak sejalan dengan arus demokrasi dan ingin menghambat perkembangan laju demokrasi.

Timbulnya suatu gerakan bisa disebut sebagai hasil rekayasa penguasa atau memang murni dari kelompok atau organisasi itu sendiri yang memiliki visi misi tertentu. Menemukan siapa penggerak utama gerakan lebih mudah dibandingkan dengan menemukan motivasi gerakan. Penyebabnya adalah motivasi sering tersembunyi dibalik wujud nyata gerakan, sedangkan otak penggerak hanya bisa terlihat ketika sudah tertangkap dan diekspos ke tengah masyarakat.

Kontraproduktifnya keberadaan organisasi milisi sipil ditambah dengan tidak adanya struktur tanggungjawab dari organisasi itu sendiri maupun organisasi yang memayunginya. Ekses yang ditimbulkan selalu lebih utama tertuju pada arus bawah atau masyarakat marjinal yang tidak memiliki akses informasi memadai.

Sepanjang 10 tahun terakhir, capaian Reformasi Sektor Keamanan antara lain terjadinya perubahan legislasi, pembentukan lembaga ekstrayudisial dan serta lebih terbukanya ruang partisipasi publik untuk mempengaruhi dan mengawasi para aktor pengambil keputusan. Namun, capaian normatif tersebut diiringi catatan bahwa kepentingan politik seringkali mengalahkan kepentingan publik pada tahap implementasi kebijakan, yang berdampak munculnya fenomena status quo dan impunitas.

Fenomena status quo di tengah masyarakat pun tidak lepas dari cengkeraman politik otoritarianisme orde baru ala Soeharto. Watak masyarakat seperti ini, meminjam istilah Johan Galtung disebut sebagai masyarakat “punitif” (penghukum). Contohnya, seorang yang mencuri ayam dan tertangkap akan ramai-ramai di amuk oleh masyarakat sampai babak belur, bahkan jika perlu sampai meregang nyawa. Sementara pencuri uang negara alias koruptor bukan hanya lolos dari amuk massa namun juga bisa lolos dari jerat hukum. Masyakarat “punitif” sendiri adalah masyarakat yang sebenarnya tak mampu melakukan penghukuman (pembalasan) terhadap rezim yang dulu menindas. Karena itu mereka mencari kompensasi dengan “menghukum” kekuasaan yang sederajat.

Beragam masalah yang mengiringi capaian reformasi sektor keamanan sangat boleh dijadikan picu munculnya desakan agar organisasi milisi sipil (milik parpol atau Ormas) juga perlu diakomodasi sebagai salah satu agenda reformasi sektor keamanan di Indonesia . Meskipun sebetulnya, eksistensi organisasi milisi sipil menjadi salah satu parameter dalam mengukur tingkat capaian berhasil tidaknya reformasi di sektor keamanan tersebut. Kalaupun mereka hadir dengan justifikasi bahwa alat represi negara tidak memadai, hal tersebut hanya menunjukkan bahwa milisi sipil merupakan alat yang efektif untuk melakukan provokasi. Alih-alih alat represi negara tidak memadai, jangan-jangan organisasi milisi sipil sengaja dibiarkan demi memelihara konflik di tengah masyarakat. Inilah yang mestinya dilihat sebagai tantangan lain bagi reformasi sektor keamanan, sehingga bukan sekedar membuat agenda untuk membubarkan organisasi milisi sipil atau saudara kembarnya tetapi juga menuntaskan sampai ke akar-akarnya. []


[1] Amdy Hamdani adalah Program Manager pada The Institute for Defense Security and Peace Studies

[2] http://www2. kompas.com/ kompas-cetak/ 0210/21/opini/ tero04.htm. “Sebutan lainnya yang punya konotasi yang sama dengan milisi sipil adalah paramiliter, atau laskar sipil”

[3] Eryanto Nugroho, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Hukumonline. com 10/06/08

[4] lihat Kompas 28 – 30 November 2000

[5] lihat Hairus HS, dalam Kelompok Paramiliter NU ( Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara, 2004)

[6] lihat Bhatara Ibnu Reza, et al., Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, ( Jakarta : Imparsial The Human Rights Monitor, 2007)

[7] lihat Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I Rules, (International Committee of The Red Cross, 2005), hal.3-24

[8] lihat Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume II Practice, (International Committee of The Red Cross, 2005), hal. 80-81 dan hal. 91.

[9] KGPH Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter. ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 73.

[10] Iwan Gardono Sujatmiko, Suara Pembaruan, 28/12/1998

[11] Kamus Ilmiah Populer, Penerbit Gitamedia Press 2006

[12] http://duael- saja.blog. friendster. com/2007/ 04/milisi- sipil-di- konflik-poso

[13] http://www.inilah.com/ berita/2008/ 06/06/32017/ tertibkan- laskar-sipil

[14] Erlangga Masdiana, Kriminolog Univarsitas Indonesia , Hukumonline. com 10/06/08

[15] lihat David Jenkins, Soeharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1965-1983 (Cornell Modern Indonesia Project, 1984), h. 54

[16] lihat “Fear Fuels the Fight Against Fundamentalists” dalam Far Eastern Economic Review, 2 Juli 1987; juga lihat Diane F. Orentlicher, Human Right in Indonesia and East Timor (The Asia Watch Committee,1988) , h. 88

[17] Ibid., h. 89

Oleh KOSASIH BAKAR

Aceh dengan Konsep PERANG BODOH

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara terbesar dengan penduduk mayoritas terbesar muslim di dunia, Negara yang telah mengalami beberapa kali pergantian kepimpinan nasional dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Negara ini telah beberapa kali terancam disintegrasi, dan ancaman disintegrasi disebabkan beberapa hal diantaranya adalah alasan ideology dan alasan ketidakadilan. Sebagai pengingat kita adalah ketika adanya ancaman integritas ketika beberapa tokoh Negara ini ingin mendirikan Negara Islam Indonesia yang didukung oleh tokoh-tokoh dari Aceh, Padang, Pasundan, Makassar dan beberapa daerah lainnya. Atau ketika Aceh, Tim-Tim dan Papua mengingkan kemerdekaannya dibandingkan bersatu dengan NKRI, dan contoh nyata yang bisa dilihat sejarah adalah ketika merdekanya Tim-Tim dari NKRI setelah melakukan referendum. GAM yang telah menyepakati MoU Helsinky akhirnya bisa melakukan perdamiaan dengan beberapa syakwasangka dan permasalahan pemekaran wilayah. Kemudian Papua yang kini telah terbelah menjadi 2 Provinsi karena dianggap terlalu besar. Kesemuanya ini telah memperlihatkan bahwa adalah suatu yang nyata negeri ini selalu dalam ancaman disintegritas selama pemimpin bangsa ini tidak mesejahterakan rakyatnya.

Era Soekarno dan Era Soeharto merupakan masa-masa yang paling sulit dalam sejarah bangsa ini, era-era dimana ancaman disintegrasi terus saja tumbuh. Soekarno yang kemudian terlalu dekat dengan Soekarno dan memperjuangkan NASAKOMnya mendapatkan perlawanan yang cukup berat dari tokoh-tokoh muslim seperti Moh Natsir, Daud Beureuh, Kahar Muzakkar, dsb, merupakan melakukan protes dengan mencoba mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Soeharto yang telah mencengkram Indonesia dengan pemerintahan otoriternya telah mempergunakan operasi-operasi intelijen dengan kekuatan TNI untuk memberangus setiap kekuatan yang mengancamnya, Soeharto telah banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan baik secara sembunyi atau dengan menggunakan kata ‘PKI’ atau ‘Muslim Garis Keras’ untuk melanggengkan kekuasaanya. Soeharto juga telah berhasil menjual Negara ini yang kemudian terbukti pada waktu kejatuhannya 1998 ternyata pondasi ekonomi kita begitu lemah dan amat tergantung kepada USA dan Negara donor lainnya. Pada akhir kekuasaannya Soekarno dan Soeharto sama-sama dikhianati oleh orang-orang dekatnya, sungguh ini adalah sebuah kenyataan yang menyakitkan bagi diri mereka sendiri.

Aceh mulai mengumandangkan perang dengan NKRI ketika Daud Beureuh dengan DI/TII nya dan NKRI telah berhasil menyelesaikan perbedaannya dengan pendekatan yang secara dialogis dari NKRI kepada Daud Beureuh maka seluruh rakyat Aceh setuju untuk kembali menjadi bagian dari saudara mereka NKRI. Namun kemudian dilanjutkan oleh Hasan Tiro, seorang anak bangsa, seorang anak Tengku dan keturunan pahlawan besar Tengku Cik Di Tiro, seorang anak yang mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke Yogjakarta akibat perjanjian damai Tengku dan Teuku, seorang anak bangsa yang kemudian ikut membantu perjuangan kemerdekaan NKRI dari Belanda bahkan kemudian menjadi perwakilan NKRI di USA. Seorang Anak Bangsa yang begitu mencintai Aceh, mendapatkan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu, dan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan jejaring internasionalnya.

Konsep PERANG BODOH

Kegilaan di Aceh dimulai ketika Hasan Tiro mengumandangkan PERANG BODOH ini, ketika NKRI yang pada waktu itu dalam masa-masa yang begitu rawan baik dari segi politik maupun perekonomian maupun tekanan dunia internasional atau keinginan untuk disintegrasi dari pendukung Islam. Ketika Daud Beureuh yang mulai berpikir bahwa memberontak hanya akan menghancurkan rakyat Aceh, walau ia hanya menginginkan Aceh berdiri seperi Kerajaan Iskandar Muda yang menjunjung tingga ajaran-ajaran Islam yang menurutnya sudah berjalan di Aceh sejak barabad-abad yang lalu, sebuah niat yang amat holistic. Disela-sela akhir damai tersebutlah Hasan Tiro mengumandangkan PERANG BODOH ini hingga 30 tahun lamanya, sebuah Gerakan yang mulanya hanya bersifat tulisan-tulisan, Gerakan yang mulanya berawal dari kaum intelektual Aceh saja mulai mengembangkan jejaringnya di Aceh.

Konsep PERANG BODOH ini pada awalnya adalah kekayaan alam Arun diperuntukkan bagi orang Aceh, hal ini disebabkan karena Hasan Tiro yang kecewa bahwa ternyata ia kalah tender untuk pengelolaan kekayaan alam Arun, lantas ia juga kecewa ternyata hanya sedikit rakyat Aceh yang diperbolehkan bekerja di Arun, timbulah konsep Merdeka dari Penjajahan Indon-Jawa. Kemudian konsepnya berkembang sejalan dengan kondisi NKRI yang saat itu dalam genggaman Soeharto dengan otoriternya, dengan tujuan menarik dukungan rakyat Aceh maka konsep GAM akan menegakkan syariat Islam dalam perjuangannya. Dengan konsep inilah maka GAM dapat bertahan, kembali dengan mengangkat isu JIHAD KEBABLASAN, Jihad yang notabene menghalalkan darah sesame muslim tumpah, Jihad yang ternyata ujungnya hilangnya Tengku dari bumi Aceh secara sistematis, ironis dan BODOH. Pada akhirnya konsep ini berubah kembali menjadi kembali seperti awal untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh melalui MoU Helsinky dengan terlebih dahulu mengenyangkan perut-perut anggota GAM, sesuai perjanjian.

Dampak PERANG BODOH

Konsep-konsep perjuangan GAM di atas ternyat berdampak sangat BODOH, Soeharto dan LB MOerdhani mempergunakan kesempatan pemberontakkan GAM dengan menjadikan Aceh ajang peta konflik. Aceh dijadikan sebagai proyek TNI, sebagian hasil Arun dipergunakan oknum TNI untuk menjaga Arun, tentunya ini menguntungkan TNI. Kemudian Soeharto dan LB Moerdhani juga menggelar peta konflik untuk menghabiskan para Tengku yang dianggap sebagai basis perlawanan NKRI atau dikatakan bahaya laten Islam yang disamarkan dengan bahaya laten Kejayaan Iskandar Muda. Sekarang ini dalam MoU Helsinky malah lebih berbahaya lagi peta konflik yang diangkat adalah sesame rakyat Aceh, ketika isi dari MoU Helsinky itu ternyata berdampak kepada pembunuhan karakter dari GAM itu sendiri. Menurut saya sudah jelas bahwa GAM itu adalah BODOH dengan konsep PERANG BODOHnya tersebut diatas.

Ribuan orang menjadi korban PERANG BODOH, ratusan ribu orang tertekan karena PERANG BODOH, dan jutaan orang menangis karena PERANG BODOH. Lantas siap yang harus disalahkan apakah kepada TNI ? Kepada pemimpin NKRI ?

Inilah dilemanya, tidak bisa seratus persen kesalahan itu dibebankan kepada TNI, dalam pikiran mereka amat mematuhi pimpinannya atau garis komando mereka jelas. Bahkan dalam Negara manapun ketika sebuah wilayahnya melakukan pemberontakkan maka adalah kewajiban mereka untuk menghancurkan pemberotakkan tersebut dengan cara dialogis maupun cara PERANG. Tentunya lantas kita berpikir bahwa pemimpin NKRI yang harus bertanggungjawab, sama alasannya dengan TNI tadi, akan tetapi permasalahannya adalah ketidakadilan yang terjadi di Aceh hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. Hanya Acehlah yang GAM beragama Islam mengumandangkan PERANG BODOH dengan menghalalkan darah sesame muslim, akan tetapi daerah lain lebih kepada berdiam karena ukhuwah Islamiyahnya. Dan dapat dilihat hasilnya sekarang bahwa daerah mereka relative lebih majunya SDM nya.

Akibat dampak PERANG BODOH yang BERKEPANJANGAN ini adalah amat besar, berkepanjangan inilah kata kuncinya. Berkepanjangan ini menyebabkan 1 generasi muda Aceh dijiwanya ada ketakutan-ketakutan akibat perang, seharusnya mereka bermain dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Anak-anak Aceh yang berusia 0-8 tahun, yang merupakan masa emas pertumbuhan otak dan tidak akan kembali lagi masa itu telah kehilangan masa emas tersebut, digantikan dengan rangsangan-rangsangan trauma-trauma, rangsangan-rangsangan ketakutan, suara-suara menggelegar, pemandangan-pemandangan yang memilukan, yang kesemua itu akan terekam didalam kehidupan mereka selamanya. Atau ketika mereka yang usia produktif telah kehilangan kesempatan untuk bekerja karena perang yang berkepanjangan mengharuskan mereka memilih untuk mengikuti 2 pihak yang bertikai. Perlu diingat pada waktu perang mereka sulit untuk bekerja sehingga mereka menjadi anggota atau mata-mata pihak yang bertikai karena mereka membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya. Bukan kah bisa dibayankan ketika tentara Remaja GAM ketika hari Lebaran tiba harus menyimpan senjatanya untuk kemudian kembali ke keluarganya dengan diberi uang oleh komandannya 50 ribu. Atau ketika cuak TNI mendapatkan uang yang sedikit lebih besar untuk merayakan Lebaran.Keterampilan hidup pada masyarakat semakin lama semakin hilang, bukan karena mereka tidak mau bekerja tapi karena keadaan yang memaksa mereka harus seperti itu.

Adanya ALA dan ABBAS merupakan sebuah hasil konflik berkepanjangan yang cukup rasional, ini sebenarnya dimulai ketika rakyat Aceh semakin sadar dengan dampak PERANG BODOH yang mereka rasakan. Perlu diingat bahwa daerah ALA dan ABBAS merupakan daerah yang relative lebih aman, dan kebanyakan masyarakatnya menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan baik, kehidupannya dapat berjalan seperti normal, mereka sudah muak dengan GAM dan PERANG BODOHnya yang tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan INTIMIDASI dan DENDAM saja. Juga ALA dan ABBAS merupakan daerah yang berbasis pertanian, perkebunan dan kelautan yang sudah cukup terkelola dengan baik, terlebih lagi bila keamanan terjamin. Dan yang unik lagi bahwa ALA dan ABBAS merasa bukan sebagai orang Aceh karena di ALA mereka merasa sebagai orang GAYO dan ABBAS sebagai suku Jamnee, ada sebuah perbedaan kultur diantara mereka. Uniknya mereka lebih bisa menerima suku Jawa untuk bekerjasama melakukan pekerjaan yang dilakukan, karena suku Jawa di Aceh terkenal mau bekerja keras dengan membuka lading baru, mengerjakan perkebunan, dsb. Ini berbeda dengan orang Aceh yang ada di pesisir timur, karena mereka sudah mengental kebencian mereka kepada GAM, mereka tidak menginginkan ada suku Jawa, namun ini mengakibatkan terbengkalainya perkebunan mereka disana, karena mereka sendiripun tidak bisa bekerja, ironis bukan. Jadi ketika kemiskinan banyak di pesisir timur dan GAM banyak disana merupakan akibat dari konsep PERANG BODOH ini.

Solusi Aceh Kedepan

Sampai kapanpun menginginkan Aceh MERDEKA adalah sia-sia, terlebih lagi setelah MoU Bodoh itu juga.Rencana apapun untuk memerdekakan Aceh adalah sia-sia, karena konsep PERANG BODOH itu sudah meracuni orang Aceh. Kebencian kepada satu suku Jawa amat berbahaya, karena sudah cukup banyak orang Jawa di Aceh seperti di ALA dan ABBAS. Penghalalan darah sesame muslim juga berbahaya untuk kemerdekaan, terlebih lagi NKRI sudah memberikan syariat Islam di Aceh.

Jangan sampai nati rakyat Aceh mengatakan bahwa ternyata GAM hanya menginginkan kekuasaan bukan kesejahteraan rakyat Aceh. Bahkan kekuasaan juga sudah direbut dengan terpilihnya Irwandy dan Nazar yang ternyata kembali terlihat hanya menguntungkan anggota GAM, tidak ada kemajuan yang signifikan di Aceh. Semua pembangunan di Aceh lebih kepada adanya BRR, bagaimana nantinya jika BRR itu diaudit, ketika diketahui semuanya ternyata hanya diperuntukkan GAM saja, persiapan Partai Aceh dan KPA.

Solusi Aceh

Segera ubah konsepsi MERDEKA tersebut dengan MERDEKA DARI KEMISKINAN DAN KEBODOHAN, MERDEKA DARI INTIMIDASI DAN DENDAM.

Saya adalah salah satu pendukung ALA dan ABBAS, dengan berdirinya ALA dan ABBAS maka itu semua dapat dicapai. Pemerintahan zaman Iskandar Muda adalah berserikat, bahkan lebih dari berserikat karena pada waktu itu Kerajaan Linge (baca ALA) mempunyai tentara sendiri, pemerintahan sendiri dan adat atau hukum sendiri, begitu juga dengan Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai serta raja-raja kecil lainnya, intinya tidak ada kekuasaan mutlak dari Iskandar Muda seperti feodalisme akan tetapi lebih kepada ‘Repbulikan’. Daud Beureuh mengatakan bahwa model inilah yang paling sesuai dengan Pemerintahan Aceh, jadi ALA dan ABBAS merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk pembangunan rakyat Aceh. Yang juga perlu diingat bahwa yang menyebabkan Kerajaan Aceh terdahulu kuat adalah bahwa Raja-Raja Aceh kesemuanya masih bersifat Saudara atau saya sebagai orang Gayo percaya bahwa mereka adalah masih keturunan dari Reje Linge I. Perubahan yang terjadi pada era sekarang ini sepertinya lebih cocok bahwa Aceh itu dibagi menjadi 3 bagian untuk bisa melakukan percepatan-percepatan pembangunan rakyat Aceh. Atau jika memang menginginkan Aceh seperti zaman Iskandar Muda agar segera meneliti konsep ini dan mensosialisasikannya secara demokratis bukan dengan pemaksaan-pemaksaan kehendak kembali dengan INTIMIDASI.

Kemudian upaya yang harus dilakukan adalah penegakkan syariat Islam di Aceh, pemberhentian pelacuran diri kepada USA dan Uni Eropa yang coba dikerjakan oleh GAM dengan melakukan perdamaian di bawah naungan Uni Eropa.

Kemudian jika ingin maju maka jangan dahulukan pembangunan infrastruktur, karena ini hanya untuk golongan, walau ini penting akan tetapi bukan menjadi nomor 1. Jadikan PENDIDIKAN sebagai program utama dari Pemerintah NAD. Yang perlu dipikirkan adalah korban pasca konflik, terlebih lagi anak-anak, mereka perlu diberikan perhatian khusus. Membangun INDUSTRI berbasis keluarga untuk memberikan keterampilan hidup. Kemudian peningkatan jumlah penduduk, semakin banyak penduduk maka dapat dipastikan roda perekonomian akan jalan, tidak peduli itu suku Jawa atau suku manapun.

MoU Helsinky dihilangkan saja, sebagai bentuk kepercayaan penuh kepada NKRI sebagai saudara sesame muslim, biarkan rakyat Aceh yang nanti melihat. Ini lebih menguntungkan dari pada kita berpegang kepada KUFFAR, lebih menguntungkan secara politis jika memang tidak ada niat terselubung untuk memerdekakan diri, seperti yang dicontohkan oleh Daud Beureuh. Perlu diingat zaman sekarang ini berbeda dengan Soeharto sehingga yang lebih berperan sekarang adalah rakyat Aceh. Semua yang diinginkan rakyat Aceh sudah diberikan, saatnya untuk membangun ketertinggalan yang hilang karena PERANG BODOH ini.

Jangan mengkhususkan kesejahteraan bagi anggota GAM, citra GAM akan semakin hancur karena rakyat Aceh akan menilai bahwa apa yang dituju GAM adalah kekuasaan dan kesejahteraan mereka bukan kepada rakyat Aceh pada umumnya. Ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak menghancurkan citra GAM pada masyarakat Aceh. Uji testnya adalah ketika Pemilu nanti.

Terakhir, semoga Aceh akan semakin damai dan maju untuk mengejar ketertinggalan kita selama 30 tahun akibat PERANG BODOH. Berijin.

Oleh SUBAYU LOREN

Belakangan, isu perdamaian kembali menghentak kita seiring dengan berkobarnya perang di Palestina. Negeri tempat Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha itu, untuk sekarang ini dapat dikatakan jauh tertinggal dari Aceh. Bila di Aceh orang dapat meraih tujuannya dengan damai, di Gaza kecamuk perang meremukkan puluhan resolusi yang telah ada. Keadilan! Lah jawabannya, sepanjang keadilan tidak tegak, perdamaian masih jauh untuk dapat diraih.

Di Aceh, konflik ratusan tahun, memang baru 3 tahun ini mereda. Namun, berbagai hasil perdamaian yang telah diraih, belumlah mencapai sasaran dimaksud. sehingga upaya penguatan perdamaian melalui berbagai level, terutama di level kebijakan dipandang masih perlu.

Salah satu penguatan perdamaian Aceh dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional dan Rencana Pembentukan Undang-undang serta Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh, sesuatu yang ditunggu sejak UUPA disahkan pada 2006 lalu.

Apa pentingnya Perpres ini? Dalam praktik ketatanegaraan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perpres adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh Presiden yang berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan PP. Dalam hal ini sesuatu yang disepakati di Helsinki, yang kemudian diadopsi dalam UUPA, memerlukan Perpres agar dapat dilaksanakan. Karenanya, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini menguatkan perdamaian Aceh.

Banyak orang membayangkan, dengan adanya kebijakan baru tersebut, Aceh makin bisa mewujudkan mimpinya menjadi daerah yang maju dalam banyak bidang. Konsultansi antara pemerintah pusat dan daerah salah satunya diharapkan akan melenyapkan berbagai kendala psikologis hubungan pusat dan daerah yang di ada sekarang ini.

Di lain pihak, keluarnya Perpres ini ditanggapi sebagian kalangan, tidak menutup jalan bagi berdirinya provinsi ALA. Dilihat dari kacamata Helsinki, terkait pasal mengenai batas-batas Aceh, dimana Aceh diyakini seperti adanya sekarang ini, sebetulnya bahasan mengenai ALA makin tidak relevan untuk dibahas, atau makin sulit diperjuangkan karena posisi pemerintah makin menguatkan Helsinki, artinya bandul pemerintah tidak bergerak untuk membelah Aceh. Meskipun soal ini masih bisa diperdebatan.

Kalau kebijakan pemerintah mau dikaitkan dengan kepentingan Gayo, sebetulnya, ini pendapat pribadi saya, masalah Gayo yang perlu mendapat pemecahan dalam segala bidang adalah masalah “capacity building”. Bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat Gayo yang relative rendah dibanding dengan masyarakat lain menjadi masyarakat yang maju dalam berbagai bidang dalam rangka menyongsong terciptanya masyarakat yang berkeadilan, menguasai ilmu pengetahuan, makmur sejahtera, dan beramal saleh.

Kenapa ide ini saya pandang lebih membumi, karena menggembar-gemborka n sesuatu yang hanya bisa diraih dalam waktu yang sangat panjang dan melelahkan, untuk mendirikan provinsi, terlalu banyak menghabiskan energi dengan sia-sia, lagipula pula perjuangan ini tidak ideologis. Karenanya pemecahan masalah-masalah di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, politik dan soal lingkungan dan lain-lain yang dihadapi masyarakat Gayo tidak dapat dicapai dengan menghabiskan energi memperjuangkan ALA.

Capaian realistis yang perlu kita raih dalam beberapa tahun mendatang, taruhkan dalam 5 atau 10 tahun ke depan adalah bagaimana kita berperan (pemerintah dan masyarakat) mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dengan membekali masyarakat, terutama generasi muda Gayo dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, jangan lupa iman.

Kita perlu analis sosiologi, kita perlu analis lingkungan, kita butuh antropolog, kita masih kurang tenaga pendidik yang expert. Banyak sekali tenaga yang kita butuhkan agar kita keluar dari kebodohan dan keterkungkungan. Sekarang ini, di Gayo dan Aceh pada umumnya banjir kaum ORATORIS, bukan ANALIS. Wallahu alam.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.