Oleh AMDY HAMDANI
Pengantar
Ribuan massa berjubah kepung Monas. Demikian headline beberapa surat kabar nasional ketika terjadi insiden kekerasan bertepatan dengan hari peringatan Kesaktian Pancasila. Insiden Monas yang terjadi awal Juni 2008 lalu masih segar diingatan kita. Benturan fisik yang dilakukan oleh sekelompok massa berbasis agama terhadap kelompok massa lainnya, kontan memunculkan kata kunci penting yaitu milisi sipil.
Praktek-praktek kekerasan sejumlah kelompok atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terjadi di negeri ini sebenarnya bukan barang baru. Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta misalnya, mencatat sudah sejak tahun 2000 ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) melakukan tindak kekerasan dan melegitimasi tindakannya itu atas nama agama. Aksi kekerasan yang fenomenal terjadi adalah aksi terhadap massa dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Berpendapat dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan mengusung isu pembubaran Jamaah Ahmadiyah. Sejumlah simpatisan dan anggota AKKBB terluka oleh penyerangan massa yang terorganisir itu.
Harus diakui bahwa keberadaan milisi sipil bukan monopoli kaum “Islam pinggiran” seperti Laskar Jihad atau FPI. Milisi sipil dapat dengan mudah dijumpai di partai politik (parpol) besar seperti Satgas PDI-P, Pemuda Ka’bah atau Angkatan Muda Partai Golkar. Di lingkungan kampus, laskar sipil ini mewujud dalam Resimen Mahasiswa (Menwa). Sementara kelompok lain atau organisasi pemuda (OKP) binaan TNI dan Polri seperti Pemuda Pancasila dan Pemuda Panca Marga ataupun Laskar Siliwangi acapkali digunakan sebagai kekuatan anti demonstrasi dan aksi penggusuran tanah milik rakyat.
Untuk lebih mengentalkan keberadaannya mereka turut men’dandani’ dirinya dengan nama organisasi beraroma perang, memakai pakaian seragam mirip serdadu, badge, mendapat pelatihan semi militer, sampai mempersenjatai diri dengan pentungan, senjata tajam, hingga bedil.
Sementara insiden Monas hanyalah puncak dari gunung es yang dibiarkan keberadaannya oleh otoritas sipil (baca : Pemerintah) dan pembahasan mengenai milisi sipil ini menjadi menarik karena masyarakat setuju dan menghimbau dengan kuat agar pemerintah menertibkan bahkan menghapus keberadaannya, apalagi keberadaan milisi sipil dipercaya banyak pihak tidak lepas dari kepentingan “oknum” militer, polisi dan intelijen. Tetapi kesan tidak mudah menertibkan milisi sipil juga masih tertanam kuat karena aparat keamanan seakan makin tidak berdaya ketika terjadi kekerasan antar sesama milisi sipil tersebut. Negara seakan membiarkan masyarakat jatuh dalam situasi saling “mangsa dan terkam” antar sesama.
Sikap lunak pemerintah mengundang tanda tanya karena memberi peluang kepada milisi sipil di masa mendatang masih bisa mengambilalih peran-peran penegakan hukum, begitupun dengan dukungan dari politisi DPR yang setengah hati terhadap pembubaran milisi sipil. Sementara kelambanan dan pembiaran aparat memunculkan dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mencederai demokrasi.
Tulisan ini berupaya menggambarkan dan menganalisis seputar latar belakang keberadaan milisi sipil di Indonesia, pemahaman mereka tentang nilai HAM dan demokrasi karena kecenderungannya yang mengabaikan nilai-nilai HAM dan demokrasi, akuntabilitas dan transparansi organisasinya, serta kemungkinan mengakomodasi masalah milisi sipil ini sebagai bagian dari agenda kerja RSK di Indonesia.
Milisi Sipil: Kemunculan dan Pengertiannya
Awal tahun 1900-an dikenal sebagai tonggak sejarah kebangkitan nasional. Pada periode tersebut muncul organisasi-organisa si pergerakan seperti Boedi Oetomo dan Syarikat Islam. Organisasi-organisa si itu memiliki andil dalam hal mengusir penjajah sehingga kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kemerdekaan negeri ini.
Di Indonesia dalam periode kemerdekaan terdapat laskar-laskar (Hizbullah, Pesindo, TNI Masyarakat) dengan afiliasi pada kelompok atau parpol tertentu. Hal serupa terjadi juga di Lebanon di mana terdapat berbagai laskar yang berorientasi pada aliran agama dan kelompok politik. Demikian juga di Jerman pada zaman Hitler terbentuk laskar partai Nazi seperti SA dan SS dan di Italia pada zaman Mussolini terdapat laskar Fasis.
Ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan milisi ini termuat dalam hukum humaniter, yakni dalam Pasal 1 Hague 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa 1 tahun 1949, pasal 13 Konvensi Jenewa II tahun 1949, Pasal 4 A (1) dan (2) Konvensi Jenewa III tahun 1949, serta Pasal 43, 44, dan 50 protokol tambahan I tahun 1977.
Dalam hague regulation disebutkan bahwa perang bukan hanya dilakukan oleh prajurit tetapi juga oleh milisi dan volunteer dengan ketentuan ada komando yang bertanggung jawab, menggunakan tanda pembeda atau atribut yang mudah dikenali dari jauh, membawa senjata secara terbuka dan melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
Sedangkan pengertian milisi pada protokol tambahan 1977 adalah dimungkinkannya penggunaan milisi untuk melakukan operasi di luar wilayah negaranya. Jadi, milisi tidak hanya digunakan untuk keperluan bertahan, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan gerakan operasi penyerangan ke negara lain. Dalam black law dictionary sendiri disebutkan bahwa yang dimaksud milisi adalah warga negara yang dipersenjatai dan dilatih, khususnya oleh negara untuk melaksanakan tugas militer secara terpisah dari angkatan bersenjata reguler.
Amerika Serikat (AS) cohtohnya, dalam konstitusinya mengatur secara tegas mengenai milisi. Bahkan, diatur tentang kewenangan tiap negara bagian untuk mengorganisir, melatih dan menugaskannya. Namun , AS mencabut wajib militer setelah mengalami kegetiran dalam perang Vietnam . Penghapusan wajib militer di sana ditindaklanjuti dengan kebijakan pendayagunaan persenjataan berteknologi canggih. Sehingga secara fisik prajurit AS tidak langsung berhadap-hadapan dengan lawan, yang dengan demikian meniadakan korban manusia Amerika. Demikian pula dengan konstitusi Swiss dan Kolombia.
Sedangkan di Indonesia, keberadaan organisasi pergerakan atau organisasi massa lainnya awalnya diatur dalam Stb. 1870-64 tentang Perkumpulan- perkumpulan Berbadan Hukum. Peraturan yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama hingga 1985. Baru kemudian lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang masih digunakan hingga kini.
Dalam Pasal 1 UU No 8/1985 itu disebutkan, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam membuat UU yang disahkan Presiden Soeharto tanggal 17 Juni 1985 itu. Pertama, pendekatan asas tunggal Pancasila. Kedua, menyangkut usaha membasmi ideologi komunis. Dan ketiga, pengaruh doktrin wadah tunggal. Sehingga proses pembentukan UU itu lebih kepada faktor politis ketimbang sudut hukum.
Sedangkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, menyebutkan tentang keberadaan milisi berbasis komponen sipil yang mendukung sistem keamanan nasional, seperti Pecalang di Bali dan Amphibi di Lombok. Namun Pecalang di Bali yang dikenal sebagai kelompok pemuda pengamanan desa yang secara tradisional bertugas untuk menjaga upacara adat, juga pernah terlibat dalam pengamanan kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjadi aparatus orang Bali dalam aksi razia terhadap pendatang.
Kelompok yang berbasis kesukuan lainnya yaitu Forum Betawi Rempug (FBR), Forum keluarga betawi (Forkabi) dan PAKU Banten di Lampung. Para ormas ini juga diketahui memiliki kedekatan politik dengan pejabat badan pemerintahan dan pemeritah lokal/setempat.
Mengenai kelompok Pemuda Pancasila, studi Loren Ryter (1998) patut diperhatikan. Menurutnya, muncul dan mengemukanya Pemuda Pancasila di akhir zaman Soeharto adalah akibat dari kebutuhan (yang sudah dirancang sejak awal Orde Baru) untuk mentransformasikan nasionalisme revolusioner pemuda setelah kemerdekaan ke dalam nasionalisme yang diekspresikan melalui negara (yang telah mempribadi). Transformasi ini dilakukan tanpa mengorbankan semangat yang dimiliki pemuda. Karena perjuangan selalu harus memperoleh imbalan yang bersifat pribadi, para pemuda itu lalu berubah menjadi preman. Preman sendiri merupakan kata baru untuk sosok tradisional: para pemuda jagoan, bandit, dan petualang. Disini perjuangan menjadi identik dengan perebutan lahan. Dalam kajian Loren, istilah preman dan pemuda menjadi suatu pertanda yang merujuk pada makna yang kurang lebih sama.
Pelaksanaan milisi ini dibahas juga dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 di mana Presiden Soekarno dalam pembahasan pasal 30 ayat 1 (”Tiap-tiap warga-negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”) menyambung ayat ini dengan kata-kata: “konsekwensinja milisi” (M. Yamin, 1971: 423). Ayat ini memang agak kontradiktif karena terdapatnya kata kewajiban dan hak, padahal bela negara biasanya merupakan kewajiban dengan sanksi. Mereka yang menolak akan mendapat sanksi walaupun alasannya berdasarkan keagamaan seperti yang terjadi pada kasus Muhammad Ali ketika menolak wajib militer ke Vietnam .
Sementara dalam konsep hukum jelas terdapat perbedaan antara militer dengan sipil. Perbedaan karakteristik, fungsi dan kedudukan mengharuskan adanya klasifikasi dalam konsep kewarganegaraan. Karakterisitik militer yang terikat pada hirarki, komando serta perintah tidak ditemukan dalam kehidupan warga sipil. Sehingga bila terjadi pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh militer sesuai dengan karakternya tidak dapat dilakukan oleh warga sipil.
Hal ini sejalan dengan Hukum Humaniter Internasional dalam penerapan prinsip pembedaan (distinction principle) yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Hukum Humaniter Internasional yang dipraktekkan oleh angkatan bersenjata memandang semua prajurit dalam satu prinsip kesamaan (equality) meski dalam kenyataannya lebih banyak penekanan pada kewajiban-kewajiban (duties) tinimbang hak-hak (rights). Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (1975) harus diperlakukan sama tanpa perbedaan yang merugikan atas dasar suku, kebangsaan, kepercayaan, agama atau pandangan-pandangan politik. Prinsip pembedaan merupakan landasan utama yang membagi penduduk (warga negara) dalam dua kelompok ketika terjadi konflik bersenjata. Kelompok pertama adalah kombatan (combatant) yaitu kelompok yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities) sedangkan kelompok yang lain adalah penduduk sipil.
Pembahasan mengenai pembelaan negara dalam pasal 30 UUD 1945 dijabarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI pasal 20 di mana para wajib militer tersebut disebut sebagai Rakyat Terlatih. Penggunaan istilah Ratih (trained civilian) sebagai pengganti milisi atau wajib dinas militer (compulsory military service) menghasilkan kerancuan. Selama ini Ratih dapat ditafsirkan secara luas sehingga mencakup setiap rakyat yang telah mendapat latihan militer (trained civilian) yang sebenarnya merupakan bagian dari aparat seperti Hansip, Banpol, Polsus KA, dan Jagawana (Kehutanan).
Sejak menjadi bagian dari aparat mereka bukanlah rakyat lagi yang berdwifungsi sebagai militer (citizen soldiers). Walaupun disebut Ratih, ciri-ciri umum milisi terlihat misalnya dalam pasal 20 ayat 1 disebut: ”Rakyat terlatih merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara wajib” dan pasal 20 ayat 2: ”Warga negara diikutsertakan secara bergilir dan berkala guna menunaikan Wajib Prabakti dan Wajib Bakti.” Berdasarkan sifatnya yang wajib maka kelompok yang disebut Ratih tersebut haruslah berdasarkan paksaan dan dengan ancaman sanksi. Pengaturan rinci seperti ini memang belum ada dalam UU No.20/1982 dan dalam pasal 5 UU tersebut memang disebutkan bahwa ”Ketentutan- ketentuan mengenai Ratih akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. ”
Definisi lainnya untuk milisi adalah perekrutan orang-orang untuk dijadikan serdadu; wajib militer. Atau ada juga yang mengartikan milisi atau laskar sipil sebagai suatu kelompok penduduk sipil yang diorganisasikan untuk membentuk suatu jasa paramiliter. Dalam pengertian lain, milisi dapat dikatakan sebagai 1) pasukan cadangan resmi, yang terdiri dari tentara dari penduduk sipil, 2) pasukan polisi nasional di Rusia, dan negara CIS lainnya, serta Uni Sovyet: Militsiya, 3) Seluruh anggota populasi laki-laki yang mampu dalam suatu komunitas, kota, atau negara bagian, yang dapat mengangkat senjata untuk melawan tentara pendudukan, dan 4) Pasukan swasta, non-pemerintah, yang tidak harus secara langsung didukung oleh pemerintah suatu negara.
Milisi dibedakan dari angkatan bersenjata nasional suatu negara. Milisi dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer reguler, atau dapat pula menentangnya, sebagai contoh untuk melawan kudeta militer. Pada beberapa kasus, musuh dari para milisi adalah lawan politik domestik pemerintah. Pada banyak kasus, peran atau bahkan kehadiran milisi adalah suatu kontroversi. Untuk alasan ini, batasan hukum dapat diberikan terhadap mobilisasi dan penggunaan milisi.
Arti sebenarnya dari kata bahasa Latin adalah “aktivitas militer”, atau karena orang Romawi Kuno memanfaatkan milisi untuk memerangi kriminalitas dan membantu menanggulangi bencana, diartikan juga “aktivitas pertahanan”. Dalam penggunaan selanjutnya, istilah ini digunakan terutama merujuk untuk kelompok bersenjata.
Sedangkan keberadaan sederet front perlawanan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seperti yang terjadi di Aceh pada masa konflik dianggap sebagai upaya membela persatuan dan kesatuan dengan doktrinnya adalah bela negara. Dalam Konteks Aceh, segregasi sosial dibuat oleh negara yaitu negara merekrut milisi berdasarkan etnis rasial yaitu etnis Jawa dan Sumatera untuk melawan GAM. Sedangkan di Timor Timur keberadaan laskar sipil itu juga disponsori oleh elit sipil dan militer saat itu. Hal yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Ambon dan Poso yaitu laskar jihad dan laskar kristus.
Jafar Umar Thalib – pemimpin Laskar Jihad – sendiri diketahui memiliki hubungan yang sangat dekat dengan figur-figur militer yang berpengaruh. Dialah yang menyediakan sukarelawan untuk berjuang selama konflik Maluku berlangsung. (Van Bruinessen, 2002: 145; lihat juga Noorhaidi Hasan, 2006).
Temuan lainnya, kemunculan laskar Kristus dan laskar Islam di Poso juga punya keterkaitan dengan krisis ekonomi politik dan sosial. Krisis politik di tanah air menjadi ladang subur tumbuhnya milisi-milisi yang siap digerakkan. Hubungan elit politik dan para milisi berada dalam derajat saling menguntungkan, dimana elit politik membutuhkan kehadiran dan sekaligus memanfaatkan laskar-laskar itu sebagai kuda troya untuk kepentingan politik sesaat. Sementara milisi butuh dukungan politik dalam memainkan perannya dilapangan. Dalam bidang ekonomi, hubungan simbiosis mutualisme itu terlihat dari maraknya bisnis pengamanan yang terjadi saat eskalasi konflik meningkat. Inilah bisnis militer yang paling kecil stadiumnya di daerah konflik seperti Poso.
Muara munculnya fenomena milisi sipil sebagai paramiliter adalah konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), konsep pertahanan dan keamanan yang dipandang tidak relevan lagi di negara hukum. Menjamurnya paramiliter di negeri ini, juga tidak terlepas dari kekosongan aturan yang spesifik berkaitan dengan laskar sipil. Artinya, sangat jarang terjadi tindakan hukum dikenakan kepada mereka secara organisasi.
Angin reformasi 1998 juga memberi tempat bagi mereka yang membentuk kelompok milisi sipil ini dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meskipun dalam kenyataannya, para milisi sipil tersebut menutup keran kebebasan berpendapat dimuka umum. Dalam konteks ini homogenitas kebudayaan menjadi faktor potensial yang penting bagi kelangsungan hidup negara. Misalnya, desakan FPI agar pemerintah melarang dan membubarkan Jamaah Ahmadiyah yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Namun perkembangan negara yang dinamis kemudian melahirkan warga negara yang berpikiran kritis dan banyak berbicara mengenai kepentingan maupun tuntutan-tuntutanny a yang diajukan kepada negara. Sementara negara hanya mampu bertahan dari goncangan perubahan ekonomi jika penduduknya homogen secara kebudayaan.
Dalam dunia parpol keberadaan Satuan Tugas (satgas) – wujud lain dari laskar sipil – dinilai perlu sebagai barisan pengaman dalam kegiatan partai. Sejumlah Parpol mencoba memberi bantahan kalau satgasnya dianggap sebagai paramiliter dengan dalih satgas hanya berbekal pakaian dan uang. Didalam aturan parpol hanya dilarang memiliki paramiliter, tapi dibolehkan mempunyai satgas.
Banser menurut Hairus Salim HS dalam buku “Kelompok Paramiliter NU,” adalah lembaga semi-otonom dari Anshor, organisasi pemuda yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Anshor yang berdiri tahun 1930, pertama kali menyandang nama Nahdlatus Syubban (kebangkitan pemuda), kemudian berubah menjadi Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama (PNU, 1931), dan berubah lagi menjadi Anshor Nahdlatul Ulama (ANU, 1931), dan terakhir Gerakan Pemuda Anshor (Pemuda Anshor, 1949) yang dipakai hingga sekarang. Para anggota GP Anshor sendiri menolak jika disamakan dengan militer, dengan menyebut dirinya kelompok dengan ‘seragam tanpa seragam’. Dalam beberapa hal, Banser memiliki tingkat independensi dan otonominya sendiri, yang membuatnya mungkin bergerak diluar koordinasi dan arahan resmi GP Anshor maupun NU.
Wacana Pembubaran Milisi Sipil
Pasal 13 UU Ormas No. 8/ 1985 menyebutkan, pemerintah dapat membekukan pengurus pusat ormas yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, dan memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.
Amandemen terhadap UU Ormas sendiri sudah diajukan sejak tahun 2005, hal-hal yang perlu diatur antara lain soal akuntabilitas internal dan manajemen keuangan organisasi, selain juga perhatian terhadap pasal-pasal yang memberikan tempat bagi ormas mengambil peran-peran kepolisian. Pendapat lain mengatakan jika UU Ormas No. 5/1985 dirasa belum cukup, perlu diterbitkan aturan khusus tentang laskar sipil.
Desakan pembubaran milisi sipil dan menolak kemunculannya lagi berdengung kencang antara lain karena alasan adanya aktor kuat di belakang organisasi paramiliter yang digunakan sebagai alat pemukul dengan mengandalkan kekerasan dan intimidasi sehingga menimbulkan biaya demokrasi yang amat mahal. Seharusnya urusan keamanan cukup ditangani aparat keamanan saja.
Pengalaman telah membuktikan bahwa keberadaan milisi atau laskar sipil sudah saatnya ditertibkan. Keberadaan laskar sipil di Timor Timur menjelang jajak pendapat tahun 1999 menjadi pelajaran pahit karena menimbulkan kecaman dari dunia internasional. Penggunaan istilah “milisi” di Timor Timur saat itu merupakan hal yang baru. Namun melatih dan menggunakan orang Timor dalam satuan-satuan paramiliter sudah dimulai pada saat intervensi militer Indonesia terhadap Timor Timur tahun 1975. Pada tahun itu, satuan milisi tertua, Halilintar, dibentuk setelah dilaksanakannya program latihan militer rahasia di Timor Barat oleh pasukan khusus TNI sebagai pendukung dalam Operasi Flamboyan, suatu operasi militer rahasia terhadap pasukan Fretilin di Timor Barat pada pertengahan Oktober 1975. Halilintar sendiri dibubarkan pada tahun 1982, dan tidak dibentuk lagi sampai tahun 1998.
Merespon tuntutan yang berkembang – sejumlah kelompok milisi mengungkapkan telah mengadakan perubahan pakaian, pengkaderan dan pelatihan sebagai bentuk perubahan paradigma organisasi tersebut. Kelompok lainnya menjanjikan penggunaan otak – bukan otot – dalam menghadapi persoalan, tapi berkelit bahwa kekerasan yang terjadi adalah kekerasan personal. Sementara usaha pemerintah untuk menyedot habis kekuatan milisi sipil yaitu melalui Pembentukan Komponen Cadangan yang Rancangan Undang-undangnya (RUU-KCPN) sedang digodok saat ini.
Berkaitan dengan konteks Pemilu 2009, penertiban milisi sipil perlu dilakukan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi, pasalnya milisi sipil rentan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat sejumlah pihak dalam pemilu. Selain mengandalkan satgas, parpol juga masih membutuhkan paramiliter lain seperti barisan pendukung. Sehingga Show of force sejumlah parpol dalam pengerahan massa selama musim kampanye membuka peluang lahirnya organisasi paramiliter tersebut yang meski hanya simpatisan namun rela membela mati-matian parpol bersangkutan bila terjadi gesekan dengan parpol lain. Tindakan membela ini pun dipastikan bukan karena alasan ideology tetapi lebih kepada alasan materi. Sehingga parpol-parpol besar menjadi incaran organisasi paramiliter yang siap dengan sekian jumlah massa . Di satu sisi keberadaan mereka menjadi pelindung parpol, di sisi lain kehadiran mereka menjadi sumber kekerasan dengan menggunakan pola-pola militeristik dalam setiap penyelesaian masalah.
Keberadaan organisasi paramiliter ini jelas sangat riskan dari segi keamanan dan ketertiban sosial. Ketika kepolisian tidak mampu memainkan secara efektif fungsi-fungsi penjagaan keamanan dan ketertiban sosial, maka keberadaan organisasi paramiliter bisa memunculkan ketegangan dan konflik internal di antara mereka. Itulah salah satu alasan organisasi paramiliter perlu ditertibkan.
Sedangkan mantan aktivis HAM yang kini menjadi Panglima Laskar Islam Munarman, menyatakan pemberangusan terhadap ormas Islam merupakan bentuk kongkrit dan sisi lain peperangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mempertahankan dominasi kekuasaan pada sistem yang berlaku di Indonesia .
Milisi Sipil dan Agenda Reformasi Sektor Keamanan
Dalam agenda Reformasi Sektor Keamanan, keberadaan milisi sipil ini menjadi kontraproduktif dengan cita-cita reformasi. Pencabutan dwifungsi ABRI sebagai salah satu capaian dari agenda reformasi menjadi ironi ketika warga sipil berperilaku militeristik, sehingga muncul ungkapan bahwa ‘tingkah laku milisi lebih militer dibanding militer’ karenanya tidak mustahil hal tersebut akan menghembuskan isu comeback-nya militerisme.
Menjamurnya organisasi milisi yang rentan melanggar HAM dan demokrasi juga bisa dipandang sebagai bagian dari tidak tuntasnya reformasi sektor keamanan. Pasalnya, tuntutan pembubaran organisasi Pamswakarsa bentukan Wiranto pada tahun 1999 semestinya menjadi titik awal pembubaran organisasi-organisa si massa sejenis. Namun yang terjadi saat ini pemerintah bersikap ambigu, hal tersebut tercermin dalam sikap pemerintah yang hanya mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) dalam menyikapi anarkisme tindakan Front Pembela Islam (FPI) terhadap massa AKKBB beberapa waktu lalu.
Bakal ditertibkan tidaknya milisi sipil sebenarnya dapat kita lihat dari sejumlah kepentingan- kepentingan politik yang bermain disekelilingnya. Pemerintah dalam hal ini Depdagri dan DPR bukan mustahil hanya mengambil langkah wait and see untuk memutuskan hal tersebut (ditertibkan atau tidak). Proses pengambilan keputusan persis seperti orang berdagang, menunggu musimnya tiba agar mendatangkan keuntungan yang berlipat, politik dagang sapi istilahnya. Pemerintah sendiri cenderung lebih suka cuci tangan dan membiarkan konflik horizontal terjadi agar masih ada pihak lain yang dapat dipersalahkan ketika konflik meletus. Hal ini agak berbeda dengan tindakan aktif pemerintah yang melarang maupun men-DPO-kan seseorang atau kelompok yang dianggap ekstrem atau dicap fundamentalis maupun melakukan perbuatan subversi,
Kasus Komando Jihad (1976-1981) misalnya, adalah bentuk nyata betapa pemerintah dalam hal ini militer langsung mengamankan kelompok tersebut karena Komando Jihad digambarkan dalam propaganda Orde Baru sebagai organisasi bawah tanah yang bertujuan mengambilalih kekuasaan dengan cara-cara kekerasan. Meski demikian, asal-usul Komando Jihad adalah sebuah misteri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa organisasi ini sengaja diciptakan Jenderal Ali Moertopo (pembantu utama Soeharto), sebagai pembenar bagi tindakannya menghancurkan oposisi Muslim. Pada periode tersebut Islam politik menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang memiliki potensi untuk memobilisasi diri dan dianggap sebagai pesaing serius yang potensial bagi Golkar – kendaraan politik Orde baru untuk menjamin sukses pemilu.
Salah satu pendukung klaim ini adalah Haji Wahyudin, salah seorang guru agama yang dipenjara pada 1980-an, dengan tuduhan terlibat dalam kelompok Teror Warman. Dia percaya bahwa Komando Jihad “diciptakan” untuk memberangus kaum Muslim yang dianggap Orde Baru sebagai ancaman. Skemanya adalah keterlibatan mereka dalam operasi Moertopo yang “mengundang” aktivis Muslim untuk bekerjasama dalam koalisi melawan komunis, yang mereka percayai, sedang dalam proses membangun kembali kekuatannya pasca kegagalan di tahun 1960an (Raillon 1994:215).
Klaim ini didukung pula oleh hasil evaluasi yang dibuat Golkar (1974-1975) untuk mendukung Pemilu berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan kemungkinan Golkar akan mengalami kekalahan dalam Pemilu. Menurut Jenderal Nasution, orang-orang yang dekat dengan Presiden Soeharto percaya bahwa Golkar akan sulit memenangkan Pemilu tanpa adanya suatu “situasi khusus”. Beberapa perwira militer yakin, akhirnya orang dekat Soeharto menciptakan “situasi khusus” dengan menggunakan label “Komando Jihad”.
Walaupun secara terbuka Soedomo (Pangkopkamtib) mengatakan tidak ada kaitan hubungan antara “Komando Jihad” dengan partai politik, tetapi para pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (partai hasil fusi partai-partai Islam) meyakini bahwa pengungkapan kasus “Komando Jihad” dimaksudkan untuk “menjegal” perolehan suara PPP dalam pemilu.
Dengan terbukanya kasus “Komando Jihad”, PPP yang mengandalkan suaranya dari kalangan Islam akan merasa dirugikan. Apalagi pada waktu itu lambang PPP adalah Ka’bah sebagai pemersatu umat Islam. Secara tidak langsung akan ada semacam “monster” bagi kalangan umat Islam yang memilih PPP dalam Pemilu karena bisa-bisa mereka dituduh sebagai pengikut “Komando Jihad” yang sewaktu-waktu akan ditahan oleh yang berwajib.
Sementara semangat patriotisme (baca : bela negara) yang menjadi jargon dalam pembentukan kelompok milisi sipil pasca reformasi 1998 cukup menjadi ancaman serius bagi perlindungan dan pemajuan HAM (hak asasi manusia). Padahal hak hidup dan hak keutuhan jasmani adalah hak yang tak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun (non-derogable rights). Oleh karena itu ancaman terhadap kedua hak absolut ini akan menimbulkan pelanggaran serius HAM (gross violation of human rights) yang pelakunya bisa diajukan ke Pengadilan HAM.
Potensi kekerasan dari organisasi-organisa si milisi sipil ini juga sangat besar baik secara laten maupun manifes-nya. Organisasi milisi sipil ini juga sangat rawan digunakan untuk mengintimidasi atau menyerang pihak-pihak yang tak disukai atau rival politik. Bahkan organisasi milisi sipil juga sangat bisa digunakan sebagai alat pemerasan ekonomi untuk tujuan politik.
Sedangkan saat ini merebaknya fenomena milisi sipil dengan sendirinya menunjukkan bagaimana organisasi milisi sipil digerakkan oleh kelompok kepentingan tertentu yang memang tidak sejalan dengan arus demokrasi dan ingin menghambat perkembangan laju demokrasi.
Timbulnya suatu gerakan bisa disebut sebagai hasil rekayasa penguasa atau memang murni dari kelompok atau organisasi itu sendiri yang memiliki visi misi tertentu. Menemukan siapa penggerak utama gerakan lebih mudah dibandingkan dengan menemukan motivasi gerakan. Penyebabnya adalah motivasi sering tersembunyi dibalik wujud nyata gerakan, sedangkan otak penggerak hanya bisa terlihat ketika sudah tertangkap dan diekspos ke tengah masyarakat.
Kontraproduktifnya keberadaan organisasi milisi sipil ditambah dengan tidak adanya struktur tanggungjawab dari organisasi itu sendiri maupun organisasi yang memayunginya. Ekses yang ditimbulkan selalu lebih utama tertuju pada arus bawah atau masyarakat marjinal yang tidak memiliki akses informasi memadai.
Sepanjang 10 tahun terakhir, capaian Reformasi Sektor Keamanan antara lain terjadinya perubahan legislasi, pembentukan lembaga ekstrayudisial dan serta lebih terbukanya ruang partisipasi publik untuk mempengaruhi dan mengawasi para aktor pengambil keputusan. Namun, capaian normatif tersebut diiringi catatan bahwa kepentingan politik seringkali mengalahkan kepentingan publik pada tahap implementasi kebijakan, yang berdampak munculnya fenomena status quo dan impunitas.
Fenomena status quo di tengah masyarakat pun tidak lepas dari cengkeraman politik otoritarianisme orde baru ala Soeharto. Watak masyarakat seperti ini, meminjam istilah Johan Galtung disebut sebagai masyarakat “punitif” (penghukum). Contohnya, seorang yang mencuri ayam dan tertangkap akan ramai-ramai di amuk oleh masyarakat sampai babak belur, bahkan jika perlu sampai meregang nyawa. Sementara pencuri uang negara alias koruptor bukan hanya lolos dari amuk massa namun juga bisa lolos dari jerat hukum. Masyakarat “punitif” sendiri adalah masyarakat yang sebenarnya tak mampu melakukan penghukuman (pembalasan) terhadap rezim yang dulu menindas. Karena itu mereka mencari kompensasi dengan “menghukum” kekuasaan yang sederajat.
Beragam masalah yang mengiringi capaian reformasi sektor keamanan sangat boleh dijadikan picu munculnya desakan agar organisasi milisi sipil (milik parpol atau Ormas) juga perlu diakomodasi sebagai salah satu agenda reformasi sektor keamanan di Indonesia . Meskipun sebetulnya, eksistensi organisasi milisi sipil menjadi salah satu parameter dalam mengukur tingkat capaian berhasil tidaknya reformasi di sektor keamanan tersebut. Kalaupun mereka hadir dengan justifikasi bahwa alat represi negara tidak memadai, hal tersebut hanya menunjukkan bahwa milisi sipil merupakan alat yang efektif untuk melakukan provokasi. Alih-alih alat represi negara tidak memadai, jangan-jangan organisasi milisi sipil sengaja dibiarkan demi memelihara konflik di tengah masyarakat. Inilah yang mestinya dilihat sebagai tantangan lain bagi reformasi sektor keamanan, sehingga bukan sekedar membuat agenda untuk membubarkan organisasi milisi sipil atau saudara kembarnya tetapi juga menuntaskan sampai ke akar-akarnya. []
http://www2. kompas.com/ kompas-cetak/ 0210/21/opini/ tero04.htm. “Sebutan lainnya yang punya konotasi yang sama dengan milisi sipil adalah paramiliter, atau laskar sipil”
Ibid., h. 89
Recent Comments